Kasus Penjualan Nikel Ilegal Antam di Blok Mandiodo Sulawesi Tenggara Pakai Dokter, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Penambangan nikel di konsesi PT Antam (Persero) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, tengah menjadi sorotan lantaran sedang diusut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Baru-baru ini, Kejati Sultra melalui Kejaksaan Agung menahan eks Direktur Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin dalam kasus tambang nikel ilegal PT Antam.

Blok Mandiodo terbentang seluas 16 ribu hektare. Dulunya bukit ini hijau permai, namun dalam empat tahun terakhir, ketika penambangan nikel masif, bukit setinggi 20 meter di atas permukaan laut itu menjadi tandus dan botak. Untuk menambangnya, Antam membentuk kerja sama operasi (KSO) dengan perusahaan lain guna mengeruk 7 juta ton cadangan nikel pada tahun 2021. KSO ini dikoordinasikan oleh PT Lawu Agung Mining.

Dikutip dari liputan investigasi majalah Tempo berjudul “Pencahar Nikel Ilegal” pada edisi 23 – 29 Januari 2023, mengungkap PT Lawu Agung Mining menambang nikel di wilayah hutan tanpa izin. Mereka menjual nikel tersebut ke smelter dengan menggunakan dokumen yang membuatnya seolah – olah hasil tambang resmi. Para penambang menyebut dokumen asli tapi palsu itu sebagai “dokter”, kependekan dari “dokumen terbang”. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Patris Yusrian Jaya mengatakan PT Lawu Agung melibatkan hampir 39 perusahaan di Blok Mandiodo. Sebagian besar perusahaan itu juga tidak punya izin usaha pertambangan (IUP). Hanya tiga perusahaan yang benar – benar menyetorkan bijih nikelnya kepada PT Antam.  Sisanya dijual ke smelter nikel di Morosi di Konawe Utara hingga Morowali di Sulawesi Tengah. Padahal, karena berstatus KSO, PT Lawu Agung tak berhak menjual nikel kepada pihak lain. “Dijual pakai dokumen terbang," ujar Patris. 

Patris menyatakan PT Lawu Agung menggunakan dokumen terbang dari beberapa perusahaan. Di antaranya; PT Kabaena Komit Prathama, PT Tristaco, dan PT Cinta Jaya. Dengan dokumen itu, nikel hasil penambangan illegal seolah–olah menjadi resmi saat dijual ke smelter.