Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Tinjau Ulang Jabatan Hasan Nasbi karena Nirempati soal Teror Kepala Babi

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo tinjau ulang jabatan Hasan Nasbi.

22 Maret 2025 | 09.05 WIB

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers terkait layanan Lapor Mas Wapres di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta, 19 November 2024.  TEMPO/Subekti
Perbesar
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers terkait layanan Lapor Mas Wapres di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta, 19 November 2024. TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang saat ini diduduki Hasan Nasbi. Perwakilan koalisi Al Araf menilai pernyataan Hasan terhadap teror kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo merupakan bentuk arogansi yang dilakukan seorang pejabat negara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Alih-alih prihatin, kata Al Araf, pernyataan Hasan menunjukkan rendahnya komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan kebebasan sipil. "Selain nirempati, ini juga melanggar prinsip kebebasan pers. Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Al Araf dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Sabtu, 22 Maret 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut Al Araf, pernyataan itu justru menjadikan pemerintah seakan mendukung atas tindakan teror yang telah terjadi. Ia mengingatkan Presiden Prabowo  untuk tidak mendiamkan apa yang disampaikan Hasan Nasbi.

Perwakilan koalisi lainnya Wahyudi Djafar menjelaskan pernyataan Hasan Nasbi dalam menyikapi teror yang ditujukan kepada jurnalis Tempo mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang dinilai kritis.

Menurut Wahyudi, terlepas dari bagaimanapun sikap dan posisi media terhadap pemerintahan, ungkapan yang menyepelekan perkara teror adalah hal yang mengusik rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. "Dengan sikap tersebut, nampak ia (Hasan) tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat," kata Wahyudi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum menjawab pesan pertanyaan Tempo ihwal pernyataan Hasan Nasbi tersebut. Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi terkirim.

Kemarin, Hasan Nasbi menyikapi teror kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo dengan menyatakan "Sudah dimasak saja," kata dia. "Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong."  

Menurut Hasan, teror itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Pemerintah tidak mau dikaitkan dengan teror itu. "Ini kan kami enggak tahu. Ini problem mereka dengan entah siapa. Entah siapa yang mengirim. Buat saya enggak bisa tanggapi apa-apa," kata Hasan. 

Dia meminta agar teror ini tidak dibesar-besarkan. Pemerintahan Prabowo, kata dia, menjamin kebebasan pers. "Pemerintah tidak ikut campur sama sekali dalam membuat berita. Pemerintah hanya meluruskan kalau medianya salah paham. Kami luruskan. Kalau nulis statemen salah, kami luruskan," kata dia.

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus