KSP Dorong Anies Baswedan Dirikan Partai Politik, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muhammad Qodari mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendirikan partai politik (parpol) agar demokrasi di Indonesia semakin berwarna karena pilihan masyarakat akan kian beragam.

“Biar nanti masyarakat yang akan memilih, misalnya, Mas Anies mendirikan partai perubahan atau partai perubahan Indonesia,” kata Qodari dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Demokrasi Indonesia di Masa Pemerintahan Prabowo Subianto’ di Jakarta, Selasa, 12 November 2024 seperti dikutip dari Antara.

Dia mengutip definisi demokrasi menurut David Beaton, di mana terdapat dua elemen dari demokrasi, yakni pengakuan terhadap hak sipil dan hak politik serta kontrol politik. Di Indonesia, kata dia, elemen pengakuan terhadap hak sipil dan hak politik sudah berjalan karena partisipasi publik sudah sangat tinggi, terutama partisipasi dalam berserikat, berkumpul, serta membuat parpol.

Qodari mengungkapkan Dalam seluruh tokoh oposisi pemerintahan di Indonesia juga bisa mendirikan parpol, sehingga tidak hanya pihak yang pro-pemerintah yang bisa membuat parpol.

Dia menyinggung kebebasan berpolitik di Indonesia saat politikus senior Amien Rais keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan mendirikan Partai Ummat.

“Jangan dikira saat itu Pak Zulkifli Hasan tidak takut saat Pak Amien Rais mendirikan Partai Ummat. Tapi kan pada akhirnya masyarakat yang memilih akan percaya siapa,” tuturnya.

Sementara pada elemen kontrol politik, kata dia, juga telah berjalan lancar, dengan salah satu fakta pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terus berjalan secara reguler, aman, dan rutin. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dianggap enteng karena ada pula negara yang tidak bisa menjalankan pemilu secara reguler.

“Itu satu indikator yang sangat fundamental apakah demokrasi itu berjalan atau tidak," ucap Qodari.

Sebelumnya, isu Anies akan mendirikan partai sempat mencuat setelah kandidat calon presiden 2024 ini gagal mendapatkan dukungan partai untuk maju di Pilkada Jakarta.

Keinginan untuk membentuk partai tersebut pernah dibahas oleh Anies melalui akun YouTube pribadinya dengan judul “Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pilkada Jakarta”. Anies menyebutkan partai ini sebagai wadah aspirasi masyarakat yang menginginkan kesetaraan dan demokrasi yang lebih sehat. 

Dalam video itu dia mengatakan banyak masyarakat yang menginginkan partai politik yang mengedepan gagasan. Dia meminta para pendukungnya menantikannya. 

“Membangun ormas (organisasi masyarakat) atau partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies dalam video itu.

Jubir Sebut Anies Tak Terlibat dalam Deklarasi Partai Perubahan

Adapun juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan Anies tidak terlibat dalam deklarasi Partai Perubahan yang dilakukan oleh Robi Nurhadi. Sahrin mengatakan Robi juga tidak pernah membahas soal rencana deklarasi tersebut bersama mantan Gubernur Jakarta itu.

“Tidak ada pembicaraan dan belum ada pembicaraan setelah maupun sebelum deklarasi tersebut,” kata Sahrin saat dihubungi pada Selasa, 12 November 2024.

Sahrin menegaskan Anies bukanlah inisiator dari Partai Perubahan dan tidak terlibat dalam semua proses dan kegiatan-kegiatannya. Namun demikian, Sahrin mengatakan Anies menyampaikan setiap warga negara berhak mendirikan partai politik.

Sahrin mengatakan Anies tidak merespons soal namanya yang diusung sebagai calon presiden dalam deklarasi tersebut. “Pak Anies belum ada respons soal ini,” katanya.

Dia mengatakan saat acara deklarasi berlangsung, Anies sedang berada di Surabaya. “Belum ada pembicaraan soal deklarasi tersebut,” katanya. Sahrin tidak menjelaskan secara detail alasan tidak terlibatnya Anies dalam deklarasi Partai Perubahan.

Sebelumnya, salah seorang relawan Anies Baswedan, Robi Nurhadi, resmi mendeklarasikan Partai Perubahan pada Ahad, 10 November 2024. Dikutip melalui keterangan video yang tayang di YouTube Suara Perubahan, Robi mengklaim deklarasi itu didukung oleh 1.300 relawan Anies di seluruh Indonesia.

“Deklarasi ini menggaungkan berdirinya Partai Perubahan sebagai salah satu persyaratan untuk mendirikan partai,” kata Robi dikutip dari keterangan video pada Selasa.

Robi mengatakan, dalam acara deklarasi dan serangkaian rapat pleno, dia ditetapkan sebagai Presiden Partai Perubahan. Anies tidak hadir dalam deklarasi tersebut. Namun Robi mengatakan yang akan menjadi pemimpin gerakan perubahan tetaplah Anies.

“Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin Bapak Anies dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan atau perjuangan pergerakan perubahan,” ujar Robi dalam video deklarasi.

Dia mengatakan deklarasi itu juga membahas Gerakan Lima Pilar yang mencakup Partai Perubahan, Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Serasi, Yayasan Petranas, dan Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah atau PKPD.

Lebih lanjut, ujar dia, dalam salah satu rapat pleno, Anies juga ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Perubahan. Meski demikian, dia mengatakan dalam proses deklarasi tersebut Anies memang tidak hadir dan belum terlibat.

“Suatu saat kami yakin beliau akan pulang kembali ke salah satu rumahnya, yaitu Partai Perubahan. Dan ini akan menjadi gerakan politik jangka panjang,” kata dia.

Dia mengatakan salah satu yang mendorong pendeklarasian partai tersebut adalah gagalnya Anies mendapatkan dukungan untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia juga mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut sudah sudah disusun. 

“Proses legalitasnya masih berlangsung, dan saat ini kita sudah punya akta notaris hingga proses deklarasi ini berlangsung,” katanya.

Perubahan adalah jargon yang dipakai Anies dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Anies yang saat itu berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangas (PKB) Muhaimin Iskandar maju di Pilpres 2024 diusung oleh koalisi yang dinamakan koalisi perubahan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Nandito Putra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Bawaslu Telusuri Ada Tidaknya Pelanggaran Pilkada dalam Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi