Lelang Lurah ala Jokowi

SYAIFULLAH Anwar berjalan-jalan kecil, meregangkan otot. Ia baru saja selesai "menjajakan" program jika terpilih menjadi camat. Hampir setengah jam anggota staf Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara ini mencorat-coret kertas 50 x 75 sentimeter. "Lumayan cepat, karena saya sudah tahu mau menulis apa," ujarnya.

Ujian itu dilakukan di Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pekan lalu. Disediakan waktu 30 menit, Syaifullah menyelesaikan ujian lima menit lebih cepat. Duduk menyilangkan kaki, ia bersabar menunggu tahap ujian berikutnya, yakni wawancara.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menggali informasi dari dunia maya. Setiap waktu senggang, ia mencari isu terbaru atau mempelajari aturan yang berhubungan dengan tugas camat. Dari pengetahuan baru ini, ia mengerjakan tahap-tahap awal ujian. "Materi lain lebih banyak uji kepribadian dan kepemimpinan," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI memulai tahap kedua seleksi terbuka camat dan lurah. Ujian yang populer dengan istilah "lelang jabatan ini" dibagi dalam dua hari: ujian komputer, tes potensi kognitif, uji kepribadian, diskusi kelompok, paparan program, dan wawancara.

Lelang jabatan diumumkan Badan Kepegawaian Daerah DKI pada 1 April lalu. Dari 6.000 pegawai di Ibu Kota yang memenuhi kriteria, 1.156 mendaftarkan diri. Hanya 983 yang lolos sampai tahap kedua, yang terdiri atas 696 calon lurah dan 287 calon camat. Seleksi awal dilakukan Badan Kepegawaian Daerah. Pada tahap berikutnya, DKI melibatkan penilai bersertifikat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Ajun Komisaris Besar Novian Pranata, salah seorang penilai, ujian untuk calon pejabat itu sama dengan materi untuk ujian kepolisian atau kementerian. Pada 11 Juni, hasil ujian akan disampaikan dalam bentuk urutan skor. Guna menentukan 40 camat dan 246 lurah, pemerintah DKI akan meminta pendapat warga. Untuk mereka yang belum dikenal, pendapat akan diminta dari rekan kerja masing-masing.

Hasil uji publik dijadikan bahan sidang Badan Pertimbangan Jabatan. "Karena ini istimewa, semua petinggi akan ikut menilai. Bahkan mungkin kami akan minta waktu Gubernur untuk menilai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga. Proses terakhir adalah uji kesehatan. Pada 21 Juni, pejabat terpilih akan dilantik.

Seleksi terbuka camat dan lurah ini merupakan uji coba pertama pemerintah daerah. Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mencari camat dan lurah yang sesuai dengan karakter mereka, suka blusukan. Mulanya, Basuki ingin menggandeng konsultan swasta. Tapi akhirnya DKI meminta bantuan Markas Besar Polri. "Kalau swasta, harus lelang," ujar Made. Untuk menyeleksi 1.156 pendaftar, disediakan dana Rp 2,435 miliar.

Camat Mahludin mengikuti seleksi jabatan ini. Ia rajin mengumpulkan informasi dari Internet. Padahal ia sudah jarang menggunakan komputer. "Dulu sewaktu jadi anggota staf kelurahan masih sering pakai," katanya. Ia pun belajar cepat dari anak-anak dan bawahannya di Kecamatan Kebayoran Baru.

Mahludin mengaku tak kesulitan mengikuti ujian melalui komputer di Markas Besar Polri. Ia mengatakan, "Lebih banyak ngeklik, yang penting bisa jawab cepat."

Aryani Kristanti