Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi muncul kembali sejak mengemuka pertama kali pada triwulan pertama 2021. Namun, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggagalkan manuver tiga periode itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDIP, Januari lalu, Megawati menyatakan partainya taat kepada konstitusi ihwal masa jabatan presiden. "Mengubah masa jabatan hanya boleh jika ada kegentingan yang memaksa, bukan karena memaksakan kepentingan," kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari Majalah Tempo, gagasan itu awalnya muncul untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode atau memperpanjangnya selama dua bulan. Gagasan itu muncul dengan dalih kedaruratan akibat Covid-19 dan tingginya ongkos Pemilu.
Sejumlah pejabat, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Perekonomian dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung skenario itu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ikut menyuarakan gagasan serupa.
Kelompok Relawan Jokowi, Bara JP, ikut menggaungkan ide itu dengan mencetak spanduk dan baliho. "Batal dipasang setelah ada permintaan dari Istana," kata Koordinator Bara JP, Utje Gustaf Patty, Selasa, 10 Oktober 2023.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan gagasan tiga periode merupakan titipan Pak Lurah. Hasto mengatakan pernah bertemu dengan seorang menteri yang mengonfirmasi sikap ketua umum beberapa partai mendukung perpanjangan jabatan. “Saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Hasto tak menyebut secara gamblang sosok Pak Lurah yang dimaksud. Tapi, telah menjadi rahasia umum bahwa sebutan Lurah merujuk pada sosok Presiden Jokowi. Saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023, Jokowi mengatakan sebutan Pak Lurah merupakan kode yang dibuat para politikus dan partai politik untuknya.
Belakangan, Bahlil Lahadalia mengaku isu jabatan presiden tiga periode adalah idenya. "Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadahlia buka salah siapa-siapa," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan Prabowo-Gibran, di Djakarta Theater, Sabtu 28 Oktober 2023.
Bahlil mengatakan, ide itu terlontar ketika menanggapi hasil survei salah satu lembaga di era Pandemi Covid-19 lalu."Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," kata Bahlil.
Baca selengkapmnya di Majalah Tempo: Bentuk Cawe-Cawe Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024
Foto 
