Marwah ingin mengubah

TAMPAKNYA, ia bukan tergolong aktivis kagetan yang berlindung di Beringin. Sejak 1984, dengan status mahasiswa, ia sudah menjadi anggota Golkar di Sulawesi Selatan. Setelah menyabet gelar doktor di bidang komunikasi dari American University, Washington, 1989, aktivitas politiknya semakin berkibar. "Sejak itu saya sering diajak diskusi atau seminar yang diadakan Golkar, sebagai narasumber," kata Marwah Daud Ibrahim, 36 tahun, yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Tak heran kalau ibu dari dua anak itu tak menampik ketika ditawari menjadi calon anggota legislatif mewakili Golkar di daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Namanya tercatat di nomor urut 16. Ia beruntung masuk ke gelanggang politik di DPR karena Golkar di provinsi itu meraih 21 kursi. "Saya menerima tawaran ini karena saya melihat ada kecenderungan politik hanya diterjemahkan sebagai struggle for power, hanya untuk kekuasaan," ujar Marwah, yang juga pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Citra itu harus diubah. Politik, katanya, juga bisa memegang peran manajemen nasional yang tak lagi berpikir sektoral atau lokal. Saat yang paling mengesankan buat Marwah sebagai politikus adalah ketika kampanye. Ia sempat mudik ke Pacongkang, desa tempat ia dibesarkan. Banyak hal yang berubah di desa itu. Mobilmobil kini berseliweran di jalan desa yang dulu sangat lengang, hampir tak pernah dilewati kendaraan. Bangunan sekolah sudah lebih dari cukup. "Kemajuan ini tentu saja menggembirakan," katanya. Marwah mengakui kenyataan bahwa peran legislatif yang kalah pamor dengan eksekutif. Apalagi ada olokolok "Lima D" buat anggota DPR, yang artinya: datang, daftar, duduk, diam, duit. "Untuk mengubah itu semua, perlu political will dari semua pihak. Di Golkar sendiri ada keinginan untuk mengubah agar DPR kita lebih bagus," kata Marwah, yang kini bekerja sebagai Manajer Program Jaringan Komunikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). AKS