Menangkis petisi amerika

Serikat buruh Amerika, AFL-CIO, dituding menunggangi unjuk rasa buruh di sini. KEGERAMAN itu terlontar ketika Menko Polkam Sudomo memberikan pengarahan pada pengusaha se-Jabotabek, akhir Juni lalu. Ketika mengomentari pemogokan buruh PT Great River Garment Industries (GRGI) empat hari sebelumnya, bekas menteri tenaga kerja tersebut mengatakan, pemogokan itu digerakkan oleh orang-orang tertentu. Untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan fasilitas, 2.000 dari 8.000 buruh perusahaan pakaian jadi di Cibinong ini tidak mau bekerja. Aksi kemudian menjalar ke pabrik panci PT Bergar Sakti, tak jauh dari GRGI. "Pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang berbuat macam-macam," ancam Sudomo yang ketika menjabat menaker pernah bertandang ke GRGI untuk melihat presentasi gugus kendali mutu. Yang dituduh berbuat macam-macam itu, menurut Dirjen Binawas Depnaker Payaman Simanjuntak, adalah American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO). Organisasi ini adalah federasi serikat buruh yang terbesar di Amerika dan banyak melakukan kegiatan di luar negaranya. Walaupun berkedudukan di Amerika, AFL-CIO ternyata punya gigi untuk menggoyang pemerintah negara lain. "Mereka bisa mendesak Kongres dan pemerintah Amerika agar tidak memberikan GSP (Generalized System of Preferences, subsidi untuk barang ekspor Indonesia ke Amerika) kepada Indonesia," ujar Payaman kepada Sandra Hamid dari TEMPO. Caranya, mereka mengajukan petisi mengenai hak pekerja pada United States Trade Representative (USTR) yang langsung bertanggung jawab pada Presiden Bush. Badan ini akan menilai apakah petisi tersebut layak ditindaklanjuti dengan sebuah penelitian. Negara yang terkena petisi ini pun diberi kesempatan menjawab, seperti juga AFL-CIO, sebelum USTR mengambil keputusan. Bila ternyata benar, GSP negara tersebut bisa dicabut. GSP Indonesia tahun ini terancam karena AFL-CIO akhir Mei lalu sudah memasukkan petisinya tentang hak-hak buruh yang tersunat di sini. Dalam petisi digambarkan buruh Indonesia tidak memiliki kebebasan berserikat. Misalnya, Pemerintah tidak mengakui berdirinya Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan. Juga tidak adanya hak mogok dan masih banyaknya pekerja anak-anak di bawah umur. Isi petisi kali ini sebenarnya tidak berbeda dengan tiga petisi AFL-CIO yang diajukan pada 1987-1989. Dua petisi awal ditolak sejak pertama, dan baru di petisi ketiga USTR setuju dilakukan investigasi. Tapi, itu pun kemudian ditolak, dan GSP Indonesia terselamatkan. Namun, untuk menangkal petisi itu tampaknya Indonesia harus mengeluarkan usaha ekstra. Kabarnya, kantor pengacar White & Case sudah disewa. Bahkan, akhir Februari tahun lalu, Dirjen Binawas Depnaker, Sumakmur, membuat surat edaran kepada para kakanwil Depnaker. Isinya, kekhawatiran bahwa bila GSP dicabut karena petisi AFL-CIO, ini bisa berakibat serius pada nilai mata uang asing. Padahal, menurut Country Program Director Asian American Free Trade Labor Institute di Jakarta -- cabang AFL-CIO di negara-negara Asia -- Jeffrey Ballinger, kekhawatiran pemerintah Indonesia saat ini sebenarnya terlalu dini. Baru April tahun depan, penilaian USTR turun. Ia sendiri tampaknya pesimistis bahwa petisinya bisa gol. "Lobi Indonesia amat baik di sana (Washington), dan pemerintah Amerika tidak mau mengorbankan hubungan dengan Indonesia karena sejumlah orang tidak digaji dengan layak," ujarnya. Diah Purnomowati