Mengapa rudini datang

PESANTREN Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Burengan, Kediri, betul-betul berpesta. Sekitar 10.000 santri menjejali kompleks pesantren itu, Rabu pekan silam. Ada peresmian gedung yang disebut gedung Wali Warokah, berbiaya Rp 1,5 milyar. Dan puncak sukses perhelatan tersebut adalah hadirnya Menteri Dalam Negeri Rudini di sana. Ia didampingi Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri Hari Soegiman, serta Gubernur Jawa Timur Soelarso. Rudini masuk pesantren, soal biasa. Tapi, ia muncul di Pesantren LDII, soal lain lagi. Bagi banyak pemuka Islam di sini, LDII cuma baju lain dari Islam Jamaah, kelompok Islam sungsang yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Kehadiran Menteri Rudini di sana tentu saja memberi legitimasi atas eksistensi LDII. Reaksi pun segera muncul. Sehari kemudian, Kamis pekan lalu, sejumlah ulama Jawa Timur ramai-ramai mengecam LDII, dalam acara silaturahmi ulama, umara, dan pimpinan pesantren seJawa Timur, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, dr. Mohammad Thohir, mengusulkan agar Majelis Ulama Ja-Tim memantau kegiatan LDII. Sebab, ia memperoleh informasi, LDII mengembangkan ajaran sesat, seperti Islam Jamaah dan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari). Para pengikut LDII itu eksklusif seperti Islam Jamaah dulu, antara lain, tak mau salat berjamaah dengan umat Islam lain, dan hanya kawin dengan sesama anggota. Thohir banyak mendapat sambutan. Peserta silaturahmi sepakat meminta MUI Ja-Tim meneliti LDII. Bahkan, Sun'an Kawarlip, Sekretaris MUI Ja-Tim, berani memastikan bahwa LDII setali tiga uang dengan Lemkari. "Namanya saja yang berubah, ajarannya sama," katanya. Dulu, pondok itu memang pusat Islam Jamaah. Setelah dilarang Kejaksaan Agung berubah menjadi Lemkari (1982), bernaung di bawah Golkar. Tapi, pada 1988, atas usul Ketua MUI Ja-Tim K.H. Misbach, Pangdam Brawijaya membekukan kegiatan Lemkari di wilayah tersebut. Setelah itu, Mendagri melakukan serangkaian pertemuan dengan Departemen Agama untuk membenahi Lemkari. Hasilnya, ormas itu mengadakan musyawarah besar di Jakarta pada 1990. Musyawarah itu mengganti nama Lemkari menjadi LDII. Organisasi yang membawahkan sejumlah pesantren ini kembali bernapas. Karena LDII -- seperti halnya dulu Lemkari dan Islam Jamaah -- adalah pendukung Golkar, tak aneh kalau hadirnya Menteri Rudini ke pesantren itu dihubungkan dengan kepentingan Golkar dalam Pemilu tahun ini. Namun, H. Abdul Hamid Mansur, pimpinan pondok LDII, membantahnya. "Sejak UU Keormasan disahkan 1985, semua ormas, termasuk Lemkari, secara organisasi lepas dari parpol dan Golkar," katanya. Ketua DPD Golkar Ja-Tim, H.M. Said, menyebutkan Golkar dengan LDII tak ada hubungan langsung secara organisasi, tapi banyak warga LDII yang menjadi anggota Golkar. Departemen Dalam Negeri punya jawaban tentang hadirnya Rudini di sana. "Karena Pemerintah menganggap pembinaan terhadap LDII berhasil. Buktinya, sampai hari ini tak ada catatan dari Departemen Agama yang menyatakan bahwa LDII mengembangkan ajaran sesat," kata Dirjen Hari Soegiman. Selain itu, katanya, Mendagri juga salut pada LDII, yang mampu membangun gedung milyaran rupiah tanpa minta sumbangan dari Pemerintah. "Dari segi pembinaan politik, ini merupakan contoh bagaimana caranya ormas berswadaya secara gotong-royong," kata Hari. Priyono B. Sumbogo, Kelik M. Nugroho, Zed Abidien