Menilai golput, dulu dan sekarang

HARUN AL RASID, Lektor Kepala Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI. Orang yang abstain atau tidak memilih dalam pemilu tidak bisa dikatakan melanggar hukum. UU Pemilu sendiri tidak mewajibkan warga negara untuk memilih. Negara kita'menganut asas voluntary voting, memilih dengan sukarela. Ini berbeda dengan misalnya Australia yang menganut asas compulsory voting: pemilih diwajibkan menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau ada orang yang menyuruh orang lain untuk golput, itu bisa ditafsirkan sabotase. Tentu ada latar belakang politiknya. Banyaknya orang memberikan suara dalam pemilu bisa berarti kesadaran hukum semakin tinggi. Kalau ternyata golput besar, pemerintah harus segera mawas diri. Tapi bisa juga, seorang tidak memilih karena merasa tidak ada wadah yang mewakilinya. Cuma di lndonesia, itu tidak bisa menjadi alasan. Semua golongan secara formal sudah diwakili oleh parpol dan Golkar. Namun bisa saja tetap ada golput. Buktinya, Pak Hatta almarhum, pernah juga mengatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya.