Momen

Kampanye Hitam Menyerang Calon

PASANGAN Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih banyak diserang kampanye hitam di media sosial daripada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Direktur Eksekutif Politicawave.com Yose Rizal, kampanye hitam terhadap Jokowi-JK mencapai 94,9 persen, sedangkan Prabowo-Hatta hanya 13,5 persen.

Situs ini mencatat 22 kampanye hitam terhadap Jokowi selama Mei 2014. Yose mengatakan kampanye hitam terhadap Jokowi di antaranya penyebaran surat palsu Jokowi untuk Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi bus Transjakarta serta isu suku, agama, dan ras. Ia mengatakan kampanye hitam terhadap Jokowi marak karena respons tim sukses dan tim medianya lambat, di antaranya dalam isu agama dan kewarganegaraan ayah Jokowi. "PDIP baru mengeluarkan salinan buku nikah Jokowi beberapa hari setelah rumor menyebar," ujar Yose, Jumat pekan lalu.

Jokowi juga diserang kampanye negatif, tapi pemberitaannya tak terlalu besar, yaitu 5,1 persen. Kampanye negatif terhadap Jokowi di antaranya soal pembangunan monorel yang mangkrak.

Adapun kampanye hitam terhadap Prabowo antara lain soal kewarganegaraan ganda dan video pemukulan di Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan kampanye negatif untuk Prabowo-Hatta, yang mencapai 86,5 persen, di antaranya Prabowo diberhentikan dari militer, menolak dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan koalisi bagi-bagi kursi.

Dosen Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai serangan kampanye hitam membuat elektabilitas Jokowi-JK melorot karena kampanye dilakukan secara sistematis dan terstruktur di masyarakat. "Kampanye hitam masif di masyarakat bawah, misalnya isu SARA," katanya. Ia mengatakan kelas menengah pun digarap dengan disebarnya isu keterlibatan Jokowi dalam kasus dugaan korupsi bus Transjakarta.

Sebelumnya, Direktur Soegeng Sarjadi School and Government Fadjroel Rachman mengatakan jarak elektabilitas Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta semakin dekat. Berdasarkan telesurvei lembaga itu pada 26 Mei-4 Juni terhadap 1.250 responden di 10 kota besar, elektabilitas Prabowo-Hatta 28,35 persen dan Jokowi-JK 42,65 persen. Padahal survei Februari-Maret menunjukkan elektabilitas Prabowo hanya 10,64 persen, sedangkan Jokowi 40,32 persen.

Kampanye Hitam Penyerang Prabowo
- Memiliki kewarganegaraan Yordania
- Isu hak asasi manusia dan penculikan
- Keluarga tak harmonis
- Perilaku temperamental
- Punya banyak utang

Kampanye Hitam Penyerang Jokowi
- Jokowi dituduh terlibat korupsi bus Transjakarta
- Jokowi dikabarkan mengirim surat penangguhan pemeriksaan ke Kejaksaan Agung
- Surat panggilan palsu Kejaksaan Agung untuk Jokowi
- Iklan RIP Herbertus Jokowi
- Jokowi bukan pemeluk Islam, H di depan namanya adalah Herbertus
- Jokowi keturunan Cina
- Jokowi antek asing
- Jokowi antek Zionis
- Jakarta tak berubah dipimpin Jokowi
- Jokowi bukan muslim
- Ibunda Jokowi beragama Kristen
- Jakarta bangkrut dipimpin Jokowi
- Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar produk gagal Jokowi
- Lelang jabatan Jokowi tak berguna
- Jokowi meminta dana sumbangan
- Jokowi menjual negara ke asing
- Jokowi calon presiden instan, tak punya rekam jejak
- Jokowi banyak utang
- Jokowi melakukan Kristenisasi, pro-Cina karena memilih Ahok jadi wakil gubernur
- Jokowi pro-kapitalis dan anti-ekonomi kerakyatan
- Jokowi tidak tegas
- Jokowi miskin prestasi. SUMBER: POLITICAWAVE.COM

---

Kinerja 10 Kementerian Buruk

Sepuluh dari 31 kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki rapor merah pada triwulan pertama 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan salah satu tolok ukurnya adalah minimnya pencapaian sesuai dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah, termasuk pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. "Dalam empat bulan ke depan harus digenjot kinerjanya agar target tercapai," ujar Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Rabu pekan lalu.

Presiden mengatakan banyak menteri, yang berasal dari partai politik, lebih sibuk mengurus partainya ketika pemilihan umum. Ia meminta menteri yang menjadi anggota tim sukses atau juru kampanye calon presiden mundur. Dari laporan Wakil Presiden Boediono dan Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, kata Yudhoyono, konsentrasi para menteri terbelah sejak pemilu legislatif lalu.

Presiden tak menyebutkan menteri yang kinerjanya buruk. Namun Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan tiga kementerian berkinerja buruk adalah Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Ada beberapa program kerja yang perlu dituntaskan dan ditingkatkan."

Lukman Hakim Menteri Agama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menggantikan Suryadharma Ali, yang mundur pada 26 Mei lalu setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji.

Lukman dipanggil bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Ruang Syailendra, Nongsa Point Marina and Resort, Batam, Kepulauan Riau, Kamis pekan lalu. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan menyadari Kementerian Agama sedang menjadi sorotan publik karena kasus dugaan korupsi. "Ini merupakan ladang ibadah saya. Menjadi Menteri Agama sepertinya tidak boleh punya cela," kata Lukman.

Lukman adalah putra Menteri Agama periode 1962-1967, KH Saifuddin Zuhri. Dalam siaran persnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP M. Romahurmuziy mengatakan Lukman menjadi anggota DPR sejak 1997 dan telah duduk di berbagai komisi, termasuk Komisi Agama.

KPK Akan Blokir Aset Atut

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menyita aset tanah dan bangunan milik keluarga Gubernur Banten nonaktif, Atut Chosiyah Chasan. KPK menduga ada kaitan antara aset tersebut dan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh adik bungsu Atut, Chaeri Wardana.

Penyidik sudah memblokir sejumlah sertifikat tanah dan bangunan milik keluarga Atut, di antaranya rumah di Jalan Suryalaya, Bandung. "Berdasarkan penyidikan nanti akan ketahuan apakah aset itu relevan atau tidak untuk disita," ucap Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Kamis pekan lalu.

Rencana penyitaan itu adalah hasil pengembangan penyidikan terhadap Chaeri. Komisi mendakwa Atut dan Chaeri menyuap Akil Mochtar ketika Akil menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Zulkarnain mengatakan Atut masih mungkin dijerat dengan pasal pencucian uang.

Tubagus Sukatma, pengacara keluarga Atut, mengatakan rencana penyitaan aset itu berlebihan. Apalagi, kata dia, rumah di Bandung itu tidak berhubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang Chaeri. Ia menyatakan keluarga Atut sudah tinggal di rumah itu sebelum Atut menjadi Gubernur Banten.