Pendata Suara dari Barak

Pria paruh baya itu mendatangi warga Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Ahad sore pekan lalu. Mengenakan pakaian sipil, ia memegang handy-talky. Buku catatan kecil tersimpan di saku kemejanya. Salah seorang warga, Rifky, 50 tahun, mengatakan pria itu mengaku bernama Ruspanji, bintara pembina desa (babinsa) dari Komando Rayon Militer 0405 Gambir.

Ruspanji tak menunjukkan kartu tanda anggota atau kartu identitas lain. Menurut Rifky, ia mengaku ditugasi komandannya mendata penduduk menjelang pemilihan presiden 9 Juli nanti. "Awalnya akan mendata tetangga saya yang keturunan Cina, tapi tetangga itu menolak," ujar Rifky, Jumat pekan lalu.

Rifky mengatakan Ruspanji memintanya menunjukkan kartu tanda penduduk. Setelah mencatat identitas Rifky di buku catatannya, Ruspanji membubuhkan catatan kecil di bawahnya: Partai Gerindra. Melihat itu, Rifky memprotes. Ia mengatakan kepada Ruspanji, soal pilihan adalah hak pribadinya. Ruspanji pun mencoret catatan itu.

Menurut Rifky, Ruspanji juga mendatangi warga kelurahan lain di Gambir. Ia melihat catatan di buku Ruspanji berisi nama-nama sekretaris desa, ketua rukun tetangga, dan ketua rukun warga. "Yang ada di dalam catatannya itu nama-nama pengurus desa," katanya.

Rifky rupanya mencurigai kegiatan Ruspanji. Ia mendatangi Markas Koramil 0405 Gambir esok harinya. Seorang petugas di Koramil yang dia temui membenarkan, Ruspanji adalah bintara di Koramil 0405 Gambir, yang baru bertugas menggantikan rekannya yang sedang menjalani pendidikan.

Komandan Distrik Militer Jakarta Pusat Letnan Kolonel Yudi Pranoto mengatakan ada kesalahpahaman penduduk dengan bintara itu. Menurut dia, kedatangan bintara ke tempat tinggal warga merupakan kegiatan rutin.

Toh, kegiatan serupa terjadi di luar Jakarta. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan di Majalengka, Jawa Barat, Maman Imanulhaq, mengatakan mendapat laporan dari para santrinya di Subang tentang pendataan warga oleh petugas bintara. "Di Subang ada laporan dari lima desa," ujar calon legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Maman mengatakan bintara mendatangi rumah penduduk untuk berdiskusi. Ada pula yang datang ke pengajian. Dalam obrolan itu, bintara mengatakan negeri ini perlu "pemimpin tegas untuk menghadapi kekacauan yang kerap melanda". Bintara juga mengatakan kepemimpinan Soeharto lebih baik daripada pemerintahan saat ini.

Tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan dugaan keterlibatan bintara ke Badan Pengawas Pemilu pada Kamis pekan lalu. Tim hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna, menduga keterlibatan bintara cukup masif, di Jakarta dan sejumlah daerah. "Ini jelas menguntungkan pihak Prabowo-Hatta dan merugikan Jokowi-JK," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menampik tudingan bahwa partainya mengerahkan tentara aktif untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut dia, secara struktural Prabowo bukan komandan aktif yang bisa mempengaruhi prajurit di barak-barak. "Jangan memfitnah, dong," ujar Edhy, Kamis pekan lalu.

Komandan Distrik Militer 0605/Gunung Jati Subang, Kolonel Yani Ari Sasongko, memastikan tidak ada bintaranya yang tak netral pada pemilihan presiden. Sebaliknya, kata dia, aparat bintara diperintahkan melakukan sosialisasi agar warga tak memilih golput. "Kami selalu diingatkan oleh panglima agar netral, netral, dan netral," ujar Yani.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman akan memberi sanksi kepada bintara yang terlibat. Menurut juru bicara Markas Besar TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Andika Perkasa, Budiman berulang kali menegaskan sikap netral prajurit TNI Angkatan Darat pada pemilihan presiden.

Kartika Candra, Ananda Teresia, Muhammad Muhyiddin, Nanang Sutisna (Subang)