Mengapa PDIP Tak Bisa Menjadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

BERBICARA di depan kepala daerah terpilih asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti agar mereka tak korupsi. Ketua Umum PDIP itu mengingatkan bahwa para politisi partainya bisa tersandera bahkan masuk penjara. Ia meminta mereka memikirkan keluarga yang akan terimbas perilaku koruptif.

“Jangan memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Februari 2025.

Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih. Presiden Prabowo Subianto akan melantik mereka bersama ratusan kepala daerah dari partai lain pada Kamis, 20 Februari 2025.

Persoalan sandera politik membuat partai berlambang kepala banteng ini tak bertaji di Dewan Perwakilan Rakyat. Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, menilai ruang gerak PDIP saat ini terhambat oleh beberapa kadernya yang terjerat kasus hukum. Dampaknya, PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan terkesan mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

Ikhsan mencontohkan PDIP yang memiliki 110 dari 580 kursi DPR akhirnya ikut mendukung kebijakan Prabowo soal pemangkasan anggaran. Padahal isu itu memicu demonstrasi di berbagai penjuru. “PDIP terlihat kikuk,” ucap Ikhsan saat dihubungi Tempo pada Rabu, 19 Februari 2025.

Salah satu yang terjerat kasus korupsi adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menjadi tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice yang melibatkan kader partai itu, Harun Masiku. Selain Hasto, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dicegah ke luar negeri dalam kasus yang sama.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga menyebutkan PDIP tak berani menjadi oposan atau terang-terangan mengkritik pemerintah karena sejumlah petingginya terjerat kasus hukum. Dampaknya, PDIP menjadi akomodatif terhadap kebijakan dan kepentingan pemerintah. Misalnya dalam pembahasan sejumlah revisi undang-undang.

“Kalau saya melihat ini bentuk tawar-menawar PDIP terhadap realitas politik hari ini. Kalau mereka terlalu ekstrem menolak dan menjadi oposan, risiko politiknya juga terlalu besar,” kata Agung saat dihubungi Tempo. Tapi Agung menilai sejumlah anggota DPR dari PDIP tetap berupaya kritis terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. 

Kepada Tempo, tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP bercerita bahwa pengurus partai memberikan arahan kepada para legislator di Dewan agar tak gencar mengkritik saat rapat dengan pemerintah. Pun kritik itu disampaikan secara halus. Caranya, mereka menyampaikan pujian terlebih dahulu sebelum melancarkan kritik.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, 24 Juli 2019. Dok. Tempo/Muhammad Hidayat

Selain kasus hukum yang menjerat kadernya, kata Agung, faktor yang menyebabkan partai itu tak leluasa menyampaikan kritik adalah kedekatan Megawati dan Prabowo. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam pemilihan presiden 2009. “Relasi mereka bagus secara personal sehingga PDIP tak bisa serta-merta beroposisi,” ujarnya.

Sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Agung, PDIP menjadi kritikus utama pemerintahan SBY selama 2004-2014. Perbedaan sikap ini disebabkan oleh hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis. SBY, eks anak buah Megawati, mengalahkan putri proklamator Sukarno itu dalam pilpres 2004 dan 2009.

Peneliti politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan PDIP seharusnya bisa meniru Partai Keadilan Sejahtera yang beroposisi saat Joko Widodo berkuasa. PKS berulang kali menolak berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenakan caping petani saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, 29 November 2005. Tempo/Gunawan Wicaksono

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan sikap partainya berada di luar atau bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo akan ditentukan saat Kongres PDIP pada April 2025. Ia menyatakan PDIP saat ini masih berada di luar pemerintahan. Posisi ini sesuai dengan hasil rapat kerja nasional tahun lalu.

Guntur membantah anggapan bahwa PDIP tak gencar mengkritik pemerintahan Prabowo di tengah kasus hukum yang menjerat kader PDIP. “Kami menyampaikan kritik yang proporsional,” tutur Guntur melalui pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025.

Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengatakan kewajiban PDIP menjadi penyeimbang pemerintah tidak menegasikan hubungan baik Prabowo dengan Megawati. Deddy pun tak melihat kriminalisasi hukum menjadi pertimbangan PDIP mengerem kritik kepada Prabowo. 

Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri itu mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo baru berjalan empat bulan dan masih perlu waktu untuk melakukan konsolidasi. “Yang jelas, kami selalu memberi masukan kritis melalui komisi di DPR dan media massa,” ujar Deddy. ●

Andi Adam, Nabiila Azzahra, dan Hamam Izuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini