Partisipasi non minyak

TERGELITIK juga hati PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) melihat kerepotan Pemda Riau dalam urusan pertanian terutama dalam masalah bahan pangan (TEMPO 26 Juli 76). Ini terbukti dengan lahirnya sebuah proyek kerjasama antara perusahaan minyak itu dengan Pemda Riau berujud sebuah "Pusat Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan". Proyek ini terletak di desa Kampar, Kabupaten Kampar. Apa benar pentingnya itu proyek? "Sebagai pusat latihan, penelitian lokal, demonstrasi-demonstrasi dan media penyuluhan", kata Amrin Kahar, Kepala Dinas Pertanian Riau. Sebab keterbelakangan Riau dalam masalah pertanian pangan tak lain disebabkan sebagian besar petani karet Riau belum siap menerima teknologi baru di bidang tanaman pangan. "Jadi kami perlu mengintrodusir lebih dulu. Menyuluh dan membina mereka", jelasnya. Minus Penduduk Tapi tentu saja bukan cuma itu penyakit Riau lambat bangkit dalam urusan pertanian. Nyatanya perhatian dari fihak Pemerintah pun baru betul-betul serius, sejak Pelita II. Maklum, dengan sistim prioritas maka Riau kebagian jatah perhatian sudah agak ke ujung dibanding daerah lain. Soal Bimas dan Inmas saja misalnya, meskipun sejak tahun 1970 sudah ikut, tapi baru taraf "membantu". Apalagi areal persawahan yang ada memang terbatas, berikut sarana-sarana irigasi belum sempurna. Baru sekarang, setelah sekian survey dilakukan, ternyata Riau cukup potensiil buat tanaman pangan -- terutama padi-padian. Instruksi Presiden membuka areal pasang surut 1 juta hektar memberi Riau porsi sekitar 30%. Meski target untuk Pelita II ini diturunkan cuma 250 ribu hektar saja, tapi Riau mendapat hampir 75 ribu hektar. Sehingga jumlah areal persawahan Riau yang semula ada 60 ribu hektar ladang, 40 ribu hektar tadah hujan dan 50 ribu hektar pasang surut -- lalu ditambah program Pemda Riau sendiri tahun 76/77 dengan membuka irigasi sederhana buat 30 ribu hektar persawahan, maka akhir Pelita II Riau mengantongi tak kurang 250 ribu hektar sawah. Berarti istilah kemungkinan berswasembada boleh jadi tercapai, kalau tidak malah surplus. Asalkan saja, "semua berjalan menurut rencana", kata ir. Amrin. Dengan luas 9,4 juta Km persegi (daratan) ternyata Riau minus penduduk. Baru 1,8 juta jiwa. Tentu saja tenaga penggarap persawahan -- yang sekian ratus ribu hektar itu tak bakal disandarkan pada petani lokal. Makanya "Transmigrasi itu mutlak" tambah Amrin. Untuk itu Riau sudah lama membunyikan genderang memanggil para transmigran ke daerah ini. Tahun enam puluhan sudah ada yang mampir, tapi konon banyak yang kemudian kabur. Mengapa? "Mungkin perencanaannya kurang matang", jelas Amrin. Lalu bagaimana pula yang di Te]uk Kiambang sejumlah 500 KK itu, kabarnya juga ada yang sudah ngacir. "Ah, cuma prosentasi yang kecil. Biasa, di daerah lainpun ada", ucap pejabat pertanian itu. Nah buat mensukseskan proyek pasang surut di Riau, tentu saja sejumlah besar lagi Transmigran yang bakal diboyong. Berapa? Diperkirakan sampai akhir Pelita II mencapai 33.000 KK. Ini tak termasuk yang lokal, seperti usaha pemukiman kembali para keluarga peladang yang tahun 76/77 ini ada 400 keluarga. Tampaknya di atas kertas rencana-rencana itu sudah bagus semua. Optimis boleh saja, asal jangan melebihi takaran.