Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

TPNPB-OPM Sebut Ribuan Militer RI Dikirim ke Papua Sejak Januari

TPNPB-OPM sebelumnya mengonfirmasi penambahan pasukan dari wilayah Meepago ke Kodap VIII Intan Jaya untuk berperang melawan militer Indonesia.

13 April 2025 | 15.23 WIB

Pendukung Papua Merdeka di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Maret 2024. Dok. Komnas TPNPB
Perbesar
Pendukung Papua Merdeka di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Maret 2024. Dok. Komnas TPNPB

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyebut sebanyak 6.100 personel gabungan militer Indonesia telah dikerahkan ke wilayah Papua sejak Januari hingga 13 April 2025. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Ahad, 13 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Sebanyak 6.100 personel gabungan militer pemerintah Indonesia telah memasuki wilayah perang di tanah Papua,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Sebby, pasukan itu dikirim secara resmi oleh otoritas militer Indonesia dan dikoordinasi oleh Komando Wilayah Militer III yang bermarkas di Timika, Papua. TPNPB juga menyebut adanya pengiriman pasukan secara diam-diam melalui kapal sipil, pesawat sipil, hingga aparat berpakaian sipil yang bertugas sebagai intelijen. “Jumlahnya belum diketahui, dan hanya diketahui oleh Panglima TNI serta DPR RI sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasional,” ujarnya.

Dalam siaran pers itu, TPNPB juga merilis video yang menunjukkan kedatangan kapal perang dengan nomor lambung 524 di Pelabuhan Poumako, Timika, pada Sabtu, 12 April 2025. Kapal tersebut disebut telah menurunkan personel militer pemerintah Indonesia di lokasi tersebut.

Menanggapi eskalasi militer ini, TPNPB mengimbau DPR, khususnya komisi yang membidangi hukum dan keamanan, untuk segera mengambil sikap. “Kami meminta DPR RI menyatakan status wilayah Papua secara resmi agar warga sipil dapat dievakuasi sebelum jatuh korban jiwa lebih banyak, terutama anak-anak, perempuan, dan ibu hamil,” kata Sebby Sambom.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi membantah pernyataan TPNPB OPM terkait pengiriman 6.100 personel gabungan militer dari luar Papua ke wilayah Papua sejak Januari hingga April 2025. "Tidak ada penambahan pasukan baru. Yang ada di Papua saat ini pasukan yang memang bertugas rutin menjaga perbatasan RI-Papua Nugini," kata dia saat dikonfirmasi, Ahad, 13 April 2025. 

Meski begitu, Kristomei membenarkan kapal perang dengan nomor lambung 524 telah menurunkan pasukan di Pelabuhan Poumako, Timika pada tanggal 12 April 2025. Namun, ia mengatakan pasukan itu merupakan pasukan yang dipersiapkan untuk rotasi. "Betul pada 12 April 2025 ada penurunan pasukan  di pelabuhan Timika yang akan merotasi pasukan yang purna tugas sebagai penjaga perbatasan RI-PNG," ujarnya. 

Sebelumnya, Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM mengonfirmasi penambahan pasukan dari wilayah Meepago yang kini bergabung dengan pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya untuk berperang melawan pasukan militer Indonesia. Laporan resmi yang diterima dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, Mayor Hosea Satu Boma, mengungkapkan kesiapan pasukan untuk melakukan pertempuran. 

Menurut laporan, pasukan TPNPB kini berada di pusat kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, setelah serangan bom yang dilakukan militer Indonesia terhadap pemukiman warga sipil pada 7 hingga 9 April 2025 lalu. "Kami siap melakukan pertempuran bersama-sama dengan pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya di medan perang di Intan Jaya," kata Mayor Hosea Satu Boma dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu, 12 April 2025. 

Ia menyebut penambahan pasukan setelah serangan bom yang disebutnya dilakukan militer Indonesia terhadap permukiman warga sipil pada 7 hingga 9 April 2025 lalu. Namun pernyataan tersebut dibantah Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi. "Tidak ada, mereka biasanya yang (justru) intimidasi masyarakat," ujar Kristomei saat dikonfirmasi, Sabtu, 12 April 2025. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus