Pelapor Dugaan Mahar Politik Adukan Bawaslu

JAKARTA - Federasi Indonesia Bersatu sebagai pelapor dugaan mahar politik Sandiaga Uno akan menempuh langkah hukum lebih lanjut setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghentikan penanganan laporannya. Sekretaris Jenderal Federasi Indonesia Bersatu, Muhammad Zakir Rasyidin, mengatakan, Senin pekan depan, Federasi akan mengadukan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kami minta DKPP meninjau kembali apakah ada pelanggaran kode etik atau prosedur yang dilakukan Bawaslu," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Zakir mengatakan putusan Bawaslu menghentikan penanganan laporan dugaan mahar politik bertentangan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Ia merinci, Pasal 14 aturan itu menyebutkan kewenangan Bawaslu meminta keterangan sebagai upaya investigasi dugaan pelanggaran pemilu. Ia menilai Bawaslu melanggar aturan tersebut dengan tidak meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat mahar politik. "Kami meragukan obyektivitas putusan Bawaslu," kata dia.

Dugaan mahar politik se-belumnya mencuat lewat cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitter miliknya. Andi menyebut calon wakil presiden Sandiaga Uno menjanjikan masing-masing Rp 500 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Menurut Andi, Sandi memberikan uang itu agar kedua partai mengizinkan dia maju sebagai calon wakil presiden. Namun Bawaslu menghentikan penanganan laporan itu lantaran tak mendapat bukti cukup. Adapun Sandiaga juga beberapa kali membantah tudingan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, menilai sikap Bawaslu tidak serius dalam mengusut kasus tersebut. Ia mengatakan Bawaslu juga tidak berupaya mengejar keterangannya. "Bawaslu pemalas dan enggak serius," tutur dia.

Ketua Bawaslu, Abhan, menepis tudingan lembaganya main-main mengusut laporan mahar politik. Ia mengatakan, selain tak memiliki bukti cukup, Bawaslu tidak mendapat keterangan langsung dari Andi Arief yang menjadi saksi kunci. Bawaslu pun sudah memanggil Andi sebanyak tidak kali, tapi yang bersangkutan tidak hadir. "Kami telah memproses kasus ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata dia.