Benarkah Pembahasan RUU Kesehatan di Hotel?

BELUM sembuh benar dari sakitnya, Irma Suryani Chaniago kembali mengikuti rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Juni lalu. Dua hari sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai NasDem itu harus dirawat di rumah sakit karena kelelahan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Irma mengikuti pembahasan RUU Kesehatan yang digelar secara maraton. "Rapatnya bisa dari pagi sampai malam," kata Irma saat ditemui Tempo, Selasa, 20 Juni lalu.

Panitia Kerja RUU Kesehatan dibentuk pada 5 April lalu oleh Komisi Kesehatan DPR. Pada tahap awal, panitia kerja mengundang sejumlah organisasi profesi dan kelompok masyarakat sipil di bidang kesehatan. Kurang dari tiga bulan, mereka merampungkan pembahasan draf setebal lebih dari 200 halaman yang berisi 545 pasal.

Ngebutnya pembahasan RUU Kesehatan terlihat dari rapat panitia kerja yang tetap digelar meski DPR memasuki masa reses pada 14 April-15 Mei lalu. Anehnya, panitia kerja DPR dan pemerintah memindahkan tempat rapat ke hotel berbintang. Aktivitas ini tetap berlanjut setelah masa reses berakhir.

Pada 15 Juni lalu, misalnya, rapat digelar di hotel bintang lima The Ritz-Carlton, Mega Kuningan. Adapun rapat finalisasi draf RUU pada Ahad, 18 Juni lalu, digelar tertutup di hotel bintang empat, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan. 

Alasan sejumlah anggota panitia kerja bahwa ruangan di DPR tak cukup menampung peserta dan penyejuk udara yang dimatikan pada malam hari sebenarnya tak masuk akal. Tak semua anggota Komisi Kesehatan masuk panitia kerja. Pada malam hari pun penyejuk udara di gedung parlemen bisa dinyalakan. 

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR yang juga anggota Panitia Kerja RUU Kesehatan, Kurniasih Mufidawati, membantah bila rapat di hotel disebut bertujuan menghindari sorotan publik. "Kegiatan kami sudah seizin pimpinan DPR," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pada Jumat, 23 Juni lalu.

Mufidawati menyebutkan pembahasan draf RUU Kesehatan digelar 12 jam sejak pukul 10 pagi. Ia mengklaim pembahasan kerap berjalan alot. Pembahasan sejumlah pasal kontroversial sering ditunda karena menemui jalan buntu. Misalnya pasal mandatory spending, perumusan fungsi organisasi profesi, dan pendidikan dokter spesialis berbasis hospital based.

"Pada akhirnya kerap pasal-pasal itu ditetapkan sesuai dengan suara mayoritas fraksi, tapi diberi catatan bahwa ada suara-suara anggota yang berbeda," kata Mufida—panggilan Kurniasih Mufidawati.

Baca: Berbagai Problem Omnibus Law Kesehatan

RUU Kesehatan menggabungkan sepuluh undang-undang di bidang kesehatan existing dan mengubah dua aturan lain. Ini kedua kalinya DPR melahirkan omnibus law setelah Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020. Pembahasan RUU Kesehatan yang tak sampai tiga bulan jauh lebih kilat ketimbang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memakan waktu 174 hari. 

Dua anggota Komisi Kesehatan menyebutkan RUU itu merupakan titipan pemerintah yang disusupkan sebagai usul inisiatif DPR. Awalnya pembahasan draf akan dilakukan di Badan Legislasi seperti RUU Cipta Kerja. Namun April lalu, setelah muncul protes dari anggota Komisi Kesehatan, pimpinan DPR memindahkan pembahasan omnibus ini ke komisi itu.

Irma Suryani Chaniago mengakui adanya kekhawatiran pembahasan RUU Kesehatan akan mengulang praktik buruk saat proses legislasi omnibus law Cipta Kerja. Apalagi Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena tak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna.

Meski pada akhirnya pembahasan RUU Kesehatan jauh lebih cepat ketimbang Omnibus Cipta Kerja, Irma meyakini draf ini sudah matang. "Tak ada urusan soal pembahasan lambat atau cepat, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan pasal demi pasal itu," ucapnya.

Walaupun tetap mengikuti rapat pembahasan RUU Kesehatan, Fraksi Partai Demokrat dan PKS mengambil sikap berbeda. Dua partai oposisi itu menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna DPR.

Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari, menilai tak ada kegentingan memaksa yang mengharuskan RUU ini dibahas secara maraton. Ia menilai RUU ini dibahas seperti kejar tayang dan berjalan sangat tertutup. "Saya saja, anggota Komisi IX yang bukan anggota panitia kerja, tak tahu di mana drafnya dibahas," kata Lucy, Selasa, 20 Juni lalu.

Baca: Lobi Pengkritik RUU Kesehatan

Pembahasan RUU ini juga dinilai tak membuka partisipasi publik seluas-luasnya. Chief Executive Officer Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyebutkan, sejak penyusunan naskah akademik pada 2022, tak ada proses konsultasi publik ataupun pelibatan yang bermakna dari kelompok masyarakat sipil.

Pada akhir Maret lalu, Kementerian Kesehatan sempat membuka Partisipasi Sehat, platform bagi publik untuk memberi masukan terhadap RUU Kesehatan secara online. Namun CISDI, yang ikut dalam forum tersebut, menilai sesi konsultasi berjalan sangat singkat. Padahal kluster isu yang dibahas sangat banyak.

"Diskusinya berdasarkan undangan, tak dibuka untuk publik luas, dan tak ada mekanisme tindak lanjut dari masukan yang diberikan," tutur Diah Saminarsih, Jumat, 23 Juni lalu.