Mengapa Pemerintah Berusaha Melemahkan Penolak RUU Kesehatan

BERTEMU dengan Usman Sumantri, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ugan Gandar mendengar berbagai keluh kesah. Dalam pertemuan di sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 21 Juni lalu, keduanya membahas dampak penolakan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan.

Menurut Ugan, koleganya itu menceritakan nasibnya sebagai analis kebijakan utama di Kementerian Kesehatan. Pejabat Kementerian meminta Usman mundur karena organisasinya, PDGI, menolak omnibus law kesehatan. “Akhirnya dia mengajukan surat pengunduran diri,” kata Ugan, Wakil Ketua Umum PDGI periode 2017-2022, pada Kamis, 22 Juni lalu.

Usman sebenarnya sudah pensiun dari Kementerian Kesehatan pada 2019. Tapi ia kembali diperbantukan di lembaga yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu. Usman tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya.

Informasi mundurnya Usman juga didengar oleh pengurus PDGI di daerah. Ketua PDGI Jawa Barat Rahmat Juliadi menuturkan bahwa Usman mengungkapkan rencana pengunduran dirinya di grup WhatsApp pengurus PDGI. “Ada tekanan agar dia tak menolak RUU Kesehatan,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 22 Juni lalu.

Sejak tahun lalu, PDGI bersama empat organisasi profesi kesehatan lain, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia, gencar menolak RUU Kesehatan. Mereka menilai omnibus law yang menggabungkan sepuluh undang-undang dan mengubah dua aturan di bidang kesehatan itu akan memperlemah sistem kesehatan, seperti tak ada standardisasi dokter dan tenaga kesehatan.

Spanduk dari berbagai organisasi profesi kesehatan dibentangkan saat aksi menolak RUU kesehatan di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2023. Antara/Galih Pradipta

Organisasi profesi itu juga menyoroti aturan yang akan menghilangkan kewenangan mereka. Tak ada nama organisasi mereka di dalam Undang-Undang Kesehatan seperti sebelumnya. Lima organisasi itu tak akan menjadi lembaga tunggal lagi. Rahmat Juliadi khawatir masalah kode etik bagi dokter gigi akan rancu. “Bisa saja nanti muncul lebih dari satu organisasi,” katanya.

Baca: RUU Kesehatan Titipan Siapa?

Setelah sejumlah organisasi profesi kesehatan kencang menyuarakan protes, berbagai tekanan kerap menimpa mereka. Rahmat mencontohkan, tenaga kesehatan yang menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Kesehatan dilarang menolak rancangan tersebut. Bahkan sekadar mengikuti diskusi yang diselenggarakan organisasi profesi pun haram hukumnya.

Para tenaga kesehatan hanya boleh mendiskusikan omnibus law dalam forum resmi. Yang dimaksud forum resmi adalah yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Semua itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya pada 11 April lalu.

Warkat itu juga menyebutkan pimpinan pegawai di Kementerian Kesehatan wajib mematuhi edaran dan mengawasi anak buahnya. Mereka yang tak patuh akan dikenai sanksi pembinaan secara administratif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan surat itu terbit guna menjaga kesolidan lembaganya. Bekas Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ini menyatakan seharusnya perdebatan dan diskusi ihwal RUU Kesehatan dilakukan secara internal dan tidak dibawa ke luar lembaga. “Masak, jadinya berkelahi sendiri,” ucap Budi, Jumat, 23 Juni lalu.

Setelah terbitnya surat itu, gerakan para tenaga kesehatan yang menolak omnibus law mulai melempem. Satu per satu tenaga kesehatan mulai balik badan. Padahal mereka semula bersemangat mengikuti demonstrasi yang diadakan di depan gedung DPR pada Senin, 5 Juni lalu.

Ketua PDGI Jawa Barat Rahmat Juliadi bercerita, semula lembaganya berencana menyewa dua bus untuk mengangkut sekitar 100 dokter gigi yang akan ikut berunjuk rasa di Senayan. Makin mendekati hari demonstrasi, telepon selulernya makin dibanjiri pesan dari rekan sejawatnya yang menyatakan tak bisa hadir.

Baca: Debat Menteri Budi Gunadi Sadikit dan Penentang RU Kesehatan

Beberapa dokter mengaku takut terlihat hadir dalam apel yang diadakan Senin pagi itu. Mereka akan dicurigai ikut berunjuk rasa. Rombongan dari Bandung akhirnya berangkat hanya dengan dua minibus dan satu Kijang Innova. “Yang berangkat hanya 30-an orang,” ujar Rahmat, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Sebagian tenaga kesehatan yang ikut unjuk rasa ketahuan. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Mahesa Paranadipa Maikel menuturkan, ada tiga dokter di daerah Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat yang mendapat teguran ataupun sanksi lain karena ikut berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan. “Ini merupakan pembungkaman,” kata Mahesa, Kamis, 22 Juni lalu.

Sebelum mereka, ada Zainal Muttaqin, dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang. Kepada Tempo, Zainal mengatakan kontraknya sebagai dokter mitra sebenarnya berakhir pada 2024. Tapi ia dicopot karena mengkritik sejumlah kebijakan di Kementerian Kesehatan, termasuk RUU Kesehatan.

“Menteri Kesehatan tersinggung dengan tulisan saya,” tutur Zainal. Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini juga pernah mengkritik menteri sebelum Budi, yaitu Terawan Agus Putranto, ihwal vaksin Nusantara dan teknik cuci otak yang dikembangkan bekas Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, itu.