Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengimbau para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) agar tetap menghadiri kegiatan pembekalan atau retret yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili pada Sabtu, 22 Februari 2025, sebagaimana dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lili turut mengutip sebuah kalimat bijak dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS), John F. Kennedy, yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai politik. Kutipan tersebut berbunyi, "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins," yang berarti "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara dimulai."
"Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.
Di sisi lain, ia tidak menampik kemungkinan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2024, dapat menempatkan mereka dalam posisi yang dilematis.
Hal ini disebabkan oleh posisi kepala daerah sebagai bagian dari unsur pemerintahan, di mana presiden merupakan pemimpin tertinggi. Dengan demikian, ketika ada arahan untuk mengikuti retret tersebut, para kepala daerah seharusnya mempertimbangkan untuk mengikuti arahan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap struktur pemerintahan, meskipun secara aturan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukanlah sebuah kewajiban mutlak.
"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," kata dia.
Lili menilai jika memaksakan diri untuk turut serta di retret, pasti dianggap tidak patuh dan dapat terkena sanksi disiplin.
"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," kata Lili.
Sebelumnya diketahuui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah yang diusung oleh partainya agar tidak menghadiri kegiatan pembekalan atau retret yang diselenggarakan pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025.
Keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan situasi politik nasional pada hari yang sama, terutama terkait dengan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan sebagai pusat kekuatan politik partai. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan baik secara internal maupun eksternal atas nama partai. Oleh karena itu, seluruh kebijakan serta instruksi partai berada langsung di bawah kendali Ketua Umum PDIP.
Dalam surat tersebut, Megawati juga mengarahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Magelang untuk segera menghentikan perjalanan mereka dan menunggu instruksi selanjutnya.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan mereka untuk menghadiri retret di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, mereka diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Selain itu, Megawati juga menegaskan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap menjalin komunikasi aktif dengan DPP PDIP guna mengikuti perkembangan terbaru terkait situasi politik nasional.
"Mereka diminta untuk terus berkomunikasi secara aktif dan siap siaga dalam mengikuti arahan selanjutnya," katanya.
Foto 
