Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengklaim meminta cawe-cawe kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 Jokowi. Namun, cawe-cawe itu dalam rangka meminta masukan sebagai mantan presiden yang memiliki pengalaman 10 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jangan pikir cawe-cawe lah. Saya yang minta cawe-cawe. Saya minta ke Pak SBY. Minta masukan," kata dia saat memberikan sambutan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025 malam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Prabowo, dalam meminta masukan itu, SBY tidak pernah menitipkan sesuatu kepada dirinya. Begitu pula dengan Jokowi.
Prabowo mengatakan, kedua mantan presiden itu memiliki pengalaman dalam memimpin bangsa. Menurut Prabowo, hanya orang bodoh yang tidak mengambil kesempatan itu. "Hanya orang bodoh yang tidak belajar dari dua tokoh ini," kata dia.
Berdasarkan sejumlah laporan Tempo, Jokowi melakukan cawe-cawe pada berbagai momen. Salah satunya, Jokowi cawe-cawe dalam meloloskan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui putusan MK.
Tidak hanya itu, pada akhir masa jabatannya, Jokowi justru gencar bermanuver hingga cawe-cawe ikut menentukan pemerintahan Prabowo kelak. Salah satunya menyorongkan empat nama orang kepercayaannya sebagai menteri di kabinet Prabowo.
Selain nama-nama menteri, Jokowi juga coba menyetir anggaran tahun depan agar Prabowo melanjutkan program dan kebijakannya, terutama membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berambisi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajem di Kalimantan Timur. Belakangan, pemindahan itu bermasalah karena ibu kota baru belum siap. Investor juga tak banyak, pembangunan infrastruktur juga bermasalah.
Untuk memuluskan semua keinginannya itu, Jokowi kabarnya mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat menghapus nama Soeharto dalam Ketetapan MPR tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penghapusan itu bisa membuka jalan bagi pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada penguasa Orde Baru itu. Pada 2014, Prabowo mengusulkan agar mantan mertuanya itu mendapatkan penghargaan.
Foto 
