Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta masukan pimpinan Komisi V DPR RI mengenai sejumlah isu infrastruktur di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas preservasi jalan nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama," ucap Lasarus di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pertemuan dengan Prabowo, kata dia, juga membahas pentingnya peningkatan kualitas jalan daerah. Dia melaporkan, kondisi jalan nasional di Indonesia sudah di atas 90 persen. Namun, kondisi jalan daerah kemantapannya masih 40 persen di jalan kabupaten dan 60 persen di jalan provinsi.
Lasarus mengatakan, Presiden memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. "Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres. Namanya nanti ada inpres jalan daerah," kata dia.
Selain itu, isu ketahanan pangan juga menjadi pokok pembahasan. Salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Lasarus menyebut Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar segera diselesaikan. “Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat," ucap Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus menyampaikah bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
Selain itu dalam sektor transportasi jalan, Lasarus menyampaikan Prabowo ingin ada penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Dia ingin ada zero ODOL.
"Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya sudah ada," kata dia.