Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa Jakarta terbuka bagi pendatang baru. Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan setelah arus balik Lebaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Konflik Bersenjata Papua di Era Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami tidak melakukan operasi yustisi, yang kami lakukan adalah mendata yang datang. Kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu, maka ikut pelatihan atau mendaftar mencari pekerjaan dipersilakan,” ujar Pramono di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.
Sementara itu, bagi pendatang yang belum memiliki keahlian, Pramono menyatakan Pemprov Jakarta membuka ruang untuk mereka mengikuti pelatihan keterampilan. Adapun pelatihan itu rencananya akan diadakan di tingkat kecamatan, kelurahan, balai warga, dan sebagainya.
“Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di Jakarta,” ucap dia.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, pendatang diimbau untuk melakukan pendataan kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Daerah Khusus Jakarta. “Jangan sampai orang tidak beridentitas. Kalau dia mempunyai identitas sekali lagi, kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan,” kata Pramono.
Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Jakarta Budi Awaluddin mengatakan partisipasi pendatang baru dalam melapor dan melakukan pencatatan data kependudukan masih tergolong rendah. Budi pun mengimbau para pendatang baru pasca-libur Lebaran 2025 untuk segera melapor dan mencatatkan data sesuai dengan domisili tempat tinggal di Jakarta.
Disdukcapil mencatat hanya 84.783 orang yang secara sadar melapor pada pada 2024. Angka itu menurun signifikan dibandingkan pada 2023 yang tercatat sebanyak 395.298 orang. Sementara itu, pada 2025, jumlah pelapor diprediksi berada di kisaran 10.000 hingga 15.000 orang.
“Partisipasi pendatang dalam tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami terus mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya pelaporan dan akurasi data. Layanan administrasi kami tersedia gratis di seluruh loket Dukcapil sesuai domisili,” ujar Budi di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 8 April 2025.
Budi menyebut Disdukcapil Jakarta akan melakukan pendataan arus balik secara dinamis pada 8 April hingga 8 Juni 2025. Hasil pendataan dapat diakses melalui laman https://kependudukancapil.jakarta.go.id/amuba/. Disdukcapil juga menyediakan layanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dan provinsi.
Foto 
