Raker Buat Naro

DIAM-DIAM PPP menyelenggarakan rapat kerja DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah pekan lalu. Ini raker pertama sejak Muktamar I PPP Agustus 1984. Tak ada spanduk bertebaran di jalan. Di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, yang dipakai tempat raker, cuma terpasang dua buah spanduk, di dalam dan di luar ruangan raker. Di sini pun tak tertera kata-kata Raker, hanya "Ceramah Menteri Dalam Negeri dan Pangab/Pangkopkamtib". Bahkan pada undangan dan tanda peserta hanya tercantum tentang ceramah itu. "Yang jelas, ini Raker," kata Mardinsyah, Sekjen DPP PPP. "Raker antara DPP dan DPW, di samping itu juga mengundang fraksi. Sebagai penceramah adalah Mendagri dan Pangkopkamtib." Alasan mengundang kedua pejabat itu: untuk memberikan penjelasan kepada wilayah mengenai pelaksanaan lima UU Politik dan penyelenggaraan Pemilu 1987. Raker yang rencananya berlangsung dua hari tapi cuma berjalan sehari itu dihadiri sekitar 200 orang. Lebih dari 50 anggota FPP hadir pada raker ini. Tidak hadirnya semua anggota F-PP rupanya juga karena adanya surat pimpinan F-PP melarang anggotanya hadir dalam acara itu. Surat tertanggal 16 Desember itu ditandatangani Ketua F-PP Soedardji dan Wakil Sekretaris Bachtijar Sutiono. Alasan pelarangan: karena kegiatan DPR menjelang masa persidangan akhir tahun cukup padat. Di samping itu "Sampai saat ini Sdr. Naro masih terus melakukan kegiatan-kegiatan mengorganisir fraksi liar yang mengganggu tugas DPR RI." Anggota F-PP dari kubu Naro dengan sendirinya tak mempedulikan larangan Soedardji. "Larangan itu 'kan kecil. Yang lebih besar dari itu pun tidak akan saya patuhi," kata Ali Tamin, Sekretaris DPP dan bekas Sekretaris F-PP yang disingkirkan Dardji. Dari kelompok Dardji terdengar kecaman keras. "Itu 'kan undangan ceramah. Kalau tiba-tiba menjadi raker itu inkonstitusional," kata Adnan Kohar, Wakil Ketua F-PP. Soedardji sendiri lebih galak. "Cara yang dilakukan Naro untuk mengumpulkan wilayah dan kemudian meminta dukungan itu adalah cara komunis," katanya pada Musthafa Helmy dari TEMPO. Inkonstitusional atau tidak, terselenggaranya raker itu merupakan "kemenangan" Naro. Kehadiran Dirjen Sospol Depdagri Harisoegiman, dan terutama ceramah Pangab/Pangkopkamtib Jenderal L.B. Moerdani, merupakan bukti sikap pemerintah terhadap kepemimpinan Naro. Ceramah Jenderal Benny Moerdani diawali sambutan Naro yang, seperti biasa, penuh pujian. Naro memuji Benny sebagai tokoh yang berprestasi dalam militer. "Kelihatannya angker, tapi ia juga menyukai humor. Di sini semua DPW menginginkan pertemuan dengan Pak Benny, untuk kenal lebih dekat," kata Naro. Dalam ceramahnya, Benny mula-mula menguraikan pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme, lalu tentang cara bagaimana membantu pemerintah menciptakan ketahanan nasional dan stabilitas nasional. "Untuk mampu melaksanakan upayanya itu, perlu tercipta suasana mantap dalam kehidupan partai itu oleh warga partainya sendiri, suasana persatuan dan kesatuan intern partai harus diwujudkan," ujarnya. Kemelut intern PP perlu segera diakhiri. Benny lalu menjelaskan kesepakatan 19 Oktober antara kedua kelompok yang bersengketa dan sikap pemerintah. Diakuinya, Muktamar I PPP belum memuaskan semua pihak. Namun, dengan segala kekurangannya, pemerintah dapat menerima hasil Muktamar I itu untuk dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. "Dengan demikian, kepengurusan DPP adalah tetap sebagaimana dihasilkan dalam muktamar tersebut, tidak ada perubahan," kata Benny, disambut tepuk tangan bergemuruh. "Seluruh fungsionaris DPP dan MPP agar kembali secara lengkap untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah partai," kata Benny lagi. Naro tampak sangat gembira seusai ceramah Benny yang jelas mengukuhkan posisinya. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan pertikaiannya dengan Dardji? "Tidak ada perpecahan. Siapa bilang ada perpecahan?" kata Naro sembari tertawa gembira.