Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, yang semula diagendakan pada 6 Februari 2025, akan ditunda. Tito menyebutkan belum ada kepastian kapan pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan. Pemerintah masih membahas penjadwalan ulang pelantikan tersebut.
Dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 31 Januari 2025, Tito memperkirakan pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan sekitar 17-20 Februari 2025. Perkiraan tersebut didasari pada perhitungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dia menuturkan jadwal terbaru untuk pelantikan kepala daerah akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden atau perpres.
Ahmad Luthfi: Ditunda Tidak Masalah, yang Penting Penetapan
Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi tidak mempermasalahkan penundaan pelantikan kepala daerah. “Ditunda tidak masalah, yang penting penetapan, tapi prinsipnya dengan adanya pencabutan (gugatan di Mahkamah Konstitusi), 90 persen kayaknya sudah jadi,” kata dia usai Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kalipepe Land, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 1 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Sambil menunggu pelantikan, saat ini pihaknya terus belanja masalah dengan turun ke berbagai daerah di Jawa Tengah. “Setelah adanya pencabutan (gugatan dari pihak lawan), kami mengambil langkah cepat dengan melakukan rapat koordinasi, di mana rapat koordinasi ini sudah kami bentuk tim transisi,” ujarnya.
Pihaknya melibatkan forum relawan, forum rektor, dan sebagainya. “Kami serap aspirasinya dalam rangka mengawal kegiatan kami ke depan,” tuturnya.
Pramono Anung: Kapan Pun Saya Monggo
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga tidak mempermasalahkan penundaan pelantikannya. Pramono mengatakan dia akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah pusat. “Sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat, mau kapan pun dilantik saya monggo,” ujarnya usai syukuran kemenangan Pilkada Jakarta di Jimbaran Resto, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 31 Januari 2025.
Pramono tidak ambil pusing penundaan eksekusi program imbas dari pelantikan yang diundur. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menekankan, yang paling penting, dia dan tim memiliki hampir 40 program untuk kerja 100 hari pemerintahannya.
Mantan Sekretaris Kabinet ini memberikan contoh sejumlah program yang sudah dipersiapkannya, seperti makan pagi gratis hingga pembebasan ijazah warga yang ditahan. “Mungkin tidak langsung bisa semuanya (terlaksana), tetapi terutama (kami upayakan) untuk warga yang membutuhkan terutama untuk warga di kampung-kampung kumuh,” kata dia.
H. Mohan Roliskana: Semoga dalam Waktu Dekat Ada Kepastian Tanggal
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan bangga akan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, karena itu dia siap menunggu jadwal baru pelantikan kepala daerah serentak. “Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian tanggal pelantikan agar kami bisa melakukan persiapan rencana-rencana ke depan,” kata dia di Mataram, Jumat.
Dia menyampaikan hal itu menyikapi informasi penundaan pelantikan kepala daerah serentak sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Dia mengatakan sudah tiga kali dilantik sebagai kepala daerah, yakni dua kali dilantik menjadi Wakil Wali Kota Mataram dan satu kali sebagai Wali Kota Mataram.
Mohan mengatakan adanya informasi pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo menjadi penghargaan dan penghormatan luar biasa. Hal itu akan menjadi sejarah dalam perjalanan kariernya, karena pelantikan keempat sebagai kepala daerah dilakukan langsung Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. “Tentu ada kebanggaan luar biasa bagi saya pribadi,” katanya.
Karena itu, dia menyatakan siap menunggu jadwal pelantikan baru yang akan dilaksanakan serentak di Jakarta. Dia menuturkan sedianya dia bersama Wakil Wali Kota Mataram terpilih TGH Mujiburrahman akan berangkat ke Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025, untuk melakukan berbagai persiapan sebelum dilantik pada 6 Februari 2025.
Persiapan yang dilakukan antara lain tes kesehatan, geladi pelantikan, dan persiapan-persiapan lainnya. “Tapi dengan adanya penundaan tersebut, rencana itu kembali kami sesuaikan,” ujar dia.
Vedro Immanuel Girsang, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kakek Presiden Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Kemensos akan Lakukan Kajian
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini