Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya melalui pengumuman yang disampaikan oleh Sukarno dan Moh. Hatta. Dalam momen bersejarah tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil tindakan tegas. Hanya dua hari setelah proklamasi, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator, menunjukkan dukungan dan komitmennya terhadap Republik yang baru lahir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selang dua minggu, tepatnya pada 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Yogyakarta secara resmi memasuki era modern, bertransformasi dari entitas negara sendiri menjadi bagian integral dari negara republik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mendukung Republik dibuktikan dengan pengabdian yang total, di mana beliau mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk beralih ke Yogyakarta saat menghadapi ancaman dari pemerintah kolonial yang kembali. Dalam situasi tersebut, Sri Sultan mengungkapkan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibukota Republik yang baru berdiri. Dukungan finansial yang diberikan oleh beliau sangat signifikan. Selama periode pemerintahan republik di Yogyakarta, semua urusan pendanaan diambil dari kas keraton.
Hal ini mencakup gaji Presiden dan Wakil Presiden, staf, operasional TNI, serta biaya perjalanan dan akomodasi untuk delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak pernah menghitung jumlah pengeluaran tersebut, karena baginya, kontribusi ini adalah bagian dari perjuangan. Ia juga memberi amanat kepada penerusnya agar tidak meminta kembali harta keraton yang telah digunakan untuk kepentingan republik.
Pada tahun 1949, ketika Sukarno-Hatta dan seluruh jajaran kabinet harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan menyampaikan pesan perpisahan yang penuh kesedihan. Ia menyatakan, "Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta," katanya, menegaskan komitmennya untuk mendukung pimpinan Republik. Pernyataan ini mencerminkan kesetiaannya kepada negara, sejalan dengan telegram yang dikirimnya dua hari setelah proklamasi, di mana Sultan menyatakan kesanggupannya untuk berdiri di belakang pimpinan.
Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia untuk mencapai bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Pada akhir era Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, kepercayaan dunia terhadap Indonesia berada pada titik terendah. Dalam situasi sulit ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif keliling dunia untuk meyakinkan pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap menjadi bagian dari negara itu. Usahanya ini berkontribusi pada pemulihan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Sepanjang perjalanan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Sultan merupakan pejuang kemerdekaan yang diakui dan juga menjabat sebagai Menteri Negara dalam berbagai kabinet, mulai dari Kabinet Sjahrir hingga Kabinet Hatta. Di masa kabinet Hatta II dan hingga masa RIS, beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri di Kabinet Natsir.
Sri Sultan terus mengemban berbagai jabatan hingga pada 1973, ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan ini dipegangnya hingga 23 Maret 1978, ketika dia menyatakan pengunduran diri.
Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, di mana beliau menerima medali Bronze Wolf dari World Scout Committee sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam kepanduan dunia. Pada malam tanggal 2 Oktober 1988, saat berkunjung ke Amerika, beliau meninggal di George Washington University Medical Center dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja di Imogiri.
Pemakaman beliau diiringi oleh banyak orang yang berduka, serta pohon beringin Kyai Wijayandaru yang roboh, menjadi simbol kesedihan yang mendalam. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 053/TK/Tahun 1990, pada 30 Juli 1990, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RiINDI ARISKA
Foto 
