Respons Kementerian Haji Arab Saudi atas Pembentukan BP Haji oleh Presiden Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mendapat apresiasi dari pemerintah Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdulfattah Sulaiman Mashat menghargai pembentukan BP Haji sebagai lembaga setara kementerian.

“Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Penyelenggara Haji yang setara kementerian adalah langkah yang sangat tepat,” ujar Abdulfattah dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 26 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan Abdulfattah ini disampaikan kepada Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kunjungan kerjanya di Arab Saudi. Menurut Abdulfattah, langkah pembentukan BP Haji merupakan terobosan strategis untuk meningkatkan fokus penyelenggaraan haji, mengingat kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan orang dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia.

“Dengan struktur yang lebih terfokus, badan ini akan lebih mampu menangani kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan layanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Adapun Dahnil menyampaikan pesan Presiden Prabowo tentang visi besar Tri Sukses Penyelenggaraan Haji Indonesia. Pertama, Sukses Ritual Perhajian, yaitu memastikan seluruh prosesi ibadah haji berjalan sesuai syariat Islam dengan tertib dan khidmat.

Kedua, Sukses Ekosistem Ekonomi Perhajian, yang berfokus pada pemberdayaan dan kebermanfaatan ekonomi umat melalui layanan haji. Ketiga, Sukses Peradaban dan Keadaban Penyelenggaraan Haji, dengan menekankan nilai-nilai keadaban, dan pelayanan maksimal bagi jemaah sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara ritual, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi umat dan mencerminkan nilai-nilai peradaban luhur Bangsa Indonesia,” tutur Dahnil.

Menanggapi hal itu, Abdulfattah mengatakan kesiapan dan komitmennya untuk bekerja sama secara penuh dengan BP Haji, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang akan dikawal penuh oleh lembaga baru itu pada 2026.

Abdulfattah juga menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan BP Haji dalam upaya peningkatan dan optimalisasi layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada BP Haji dalam persiapan dan pelaksanaan haji, termasuk kolaborasi jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah Indonesia,” kata Abdulfattah.

BP Haji Siap Jadi Penyelenggara Utama Ibadah Haji 2026

Sebelumnya, Dahnil menyebutkan BP Haji siap menjadi penyelenggara utama ibadah haji pada 2026. Dia menyampaikan hal itu setelah menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Rabu, 25 Desember 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Dahnil memberi tahu pemerintah Arab Saudi bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia pada 2026 sepenuhnya berada di bawah kendali BP Haji. 

“Kami berdiskusi panjang terkait peran BP Haji yang akan menangani penyelenggaraan secara penuh pada 2026,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis pada Kamis.

Meski baru efektif menyelenggarakan ibadah haji pada 2026, Dahnil menyampaikan BP Haji tetap terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut dia, keterlibatan tersebut diperlukan guna memperlancar peralihan penyelenggara dari Kementerian Agama kepada BP Haji.

“Kami juga membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dan transisi penuh peran BP Haji sebagai penyelenggara utama pada 2026,” ujar dia.

Presiden Prabowo resmi membentuk BP Haji sebagai salah satu bada baru di pemerintahannya. Sebelumnya penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama.

Usai dilantik, Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo menginginkan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan dan satu atap. 

“Bapak Presiden Prabowo ingin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, transparan, aman, dan nyaman," kata Dahnil pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dia mengatakan pentingnya penyelenggaraan satu atap karena adanya keterlibatan sejumlah lembaga dan kementerian dalam pelaksanaan ibadah haji. Seperti keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

“Saat ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya tanggung jawab Kementerian Agama,” kata dia.

Dia mengatakan saat ini BP Haji sedang berfokus menata struktur organisasi sembari menunggu revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Nandito Putra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Ragam Respons atas Pencekalan Eks Menkumham Yasonna Laoly