Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Panel menjelaskan upaya partai banteng memisahkan Jokowi dan Prabowo terbaca dalam rekomendasi internal, eksternal, hingga pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Rakernas V yang digelar akhir pekan lalu. Bendahara Projo menyinggung ada taktik pukul rangkul dari PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada strategi belah bambu. Tapi gue yakin upaya itu akan gagal karena pak Prabowo dan Pak Jokowi ini solid. Mereka berdua punya misi yang sama Indonesia ke depan. Bukan cerita masa lalu,” kata Panel dihubungi pada Selasa, 28 Mei 2024.
Dalam keterangan yang sama, Panel menyoroti ada upaya PDIP mendegradasi pemerintahan Prabowo dengan menghidupkan narasi kecurangan pemilu 2024, dengan terstruktur, sistematis, dan masif.
Projo tidak mempermasalahkan apa pun sikap yang disampaikan PDIP dalam Rakernas. Namun kelompok relawan yang dua kali mendukung Jokowi sebagai Presiden ini, meminta PDIP tidak menjadi oposisi yang setengah hati.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, belum menjawab pesan yang disampaikan Tempo pada Selasa, 28 Mei 2024, untuk dimintai tanggapan mengenai tudingan yang disampaikan Bendahara Projo itu.
Rakernas PDIP belum menyampaikan sikap politik terhadap Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024. Dalam rekomendasi eksternal, kader menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada Megawati.
Jokowi, yang sebelumnya merupakan kader PDIP, tidak diundang dalam Rakernas. PDIP juga sudah tidak menganggap Presiden sebagai kader imbas pecah kongsi dalam Pilpres 2024.
Nama Jokowi disinggung dalam Rakernas saat Megawati menanyakan siapa yang harus disalahkan dalam kondisi Mahkamah Konstitusi saat ini. Ketua Umum PDIP berulang kali mengkritik kebijakan pemerintah seperti soal mahalnya Uang Kuliah Tunggal hingga ijin kebijakan impor.
Megawati juga menyinggung dugaan intervensi penguasa dalam putusan 90 MK soal ambang batas pendaftaran kandidat pilpres, yang menjadikan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo. Saat itu MK dipimpin oleh ipar Jokowi sekaligus paman Gibran - Anwar Usman.
Foto 
