Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar, menjelaskan alasan pemberian tunjangan perumahan kepada semua anggota Dewan periode 2024-2029. Ia mengatakan pemberian tunjangan perumahan itu sebagai penunjang fasilitas bagi anggota DPR sebab mereka memiliki kegiatan persidangan yang padat selama menjabat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi, sudah selayaknya anggota dewan punya hunian yang layak, tenang," kata Indra saat meninjau rumah jabatan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indra mengatakan sebagai pejabat negara, anggota DPR pantas memiliki lingkungan rumah yang sehat. Tujuannya, agar mereka bisa bekerja nyaman dan produktif dalam menjalankan tugas konstitusinya. Ia mengklaim, tunjangan perumahan tersebut akan membuat anggota DPR dapat menghasilkan putusan politik untuk kepentingan rakyat.
Ia menambahkan, kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata sudah tidak layak huni. Struktur bangunan rumah dua tingkat tersebut sudah usang sehingga kerap terjadi kerusakan. Rumah seluas 100 meter persegi itu dibangun sejak 1980.
Menurut Indra, rumah dinas anggota DPR di Kalibata berada di bawah standar kelayakan hunian untuk pejabat negara. "Kadang anggota (DPR) mau taruh barang itu sulit mobilisasi, dapur sempit, begitu juga tempat lain," ujar Indra.
Keputusan memberikan tunjangan perumahan kepada 580 anggota Dewan periode 2024-2029 merupakan kesepakatan semua pimpinan fraksi di DPR. Tunjangan perumahan tersebut diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang diklaim sudah tidak layak huni lagi.
Tempo mengunjungi rumah dinas anggota DPR yang berada di Blok B, Kalibata, Jakarta Selatan. Dari luar, rumah dua lantai itu tampak tak memiliki kecacatan. Cat tembok berkelir krim rumah dinas itu masih terlihat bersih. Kondisi rumah itu tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah dinas lainnya di kompleks tersebut.
Rumah dinas itu sudah dikosongkan oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sekretariat Jenderal DPR memberikan waktu kepada mereka untuk mengosongkannya paling lambat akhir Oktober ini.
Di dalam rumah dinas masih terdapat beberapa furnitur seperti meja, bangku, kursi, dan lemari. Barang-barang itu akan dilakukan identifikasi sebelum dikembalikan ke negara.
Lantai dasar rumah dinas terdapat dua kamar tidur lengkap dengan kamar mandinya. Ada juga satu ruang kerja untuk anggota DPR. Rumah dinas ini dilengkapi dapur, satu ruang tamu yang cukup luas, serta garasi.
Di lantai dua terdapat tiga kamar tidur berukuran besar serta satu kamar pembantu dengan ukuran yang lebih kecil. Di lantai dua rumah juga terdapat ruang untuk mencuci dan menjemur pakaian.
Kondisi rumah dinas anggota DPR ini tampak tak terurus. Tercium aroma tak sedap karena kotoran tikus. Beberapa pintu yang terbuat dari kayu sudah terlihat keropos akibat digigit tikus dan rayap.
Indra mengatakan di rumah dinas DPR ini memang terdapat banyak tikus dan rayap. Padahal pihaknya rutin memberikan suntik rayap, tetapi tak membuahkan hasil.
Bagian tembok rumah dinas DPR itu juga tampak lembap. Indra mengatakan penyebabnya karena kebocoran atap yang terus berulang. Kondisi rumah semakin parah ketika memasuki musim hujan.
Kondisi rumah dinas tersebut yang membuat DPR memutuskan untuk memberikan tunjangan perumahan kepada anggota dewan. Indra berdalih, kajian tentang rencana pemberian tunjangan perumahan ke anggota DPR sudah dibahas sejak 2022.
Sekretariat DPR juga telah mengkaji perbandingan yang paling efisien antara revitalisasi rumah dinas dan pemberian tunjangan perumahan. Hasil kajian itu, kata dia, opsi yang paling fleksibel adalah memberikan tunjangan perumahan. Sebab biaya untuk merevitalisasi ratusan rumah dinas itu sangat besar. "Kalau kami mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki. Baru ideal," ujar Indra.
Pilihan Editor: Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR
