Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik 21 pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, serta staf khusus yang akan membantunya pada Senin, 13 Januari 2025. "Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap Meutya Hafid sesaat sebelum mengambil sumpah para pejabat baru, di lapangan Anantakupa, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada formasi tersebut, Meutya memiliki tiga staf khusus. Mereka adalah Rudi Sutanto atau yang dikenal dengan Rudi Valinka sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, artis Raline Rahmat Shah yang ditugaskan sebagai Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital, dan Aida Azhar sebagai Staf Khusus Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai informasi, Rudi Sutanto alias Rudi Valinka merupakan buzzer atau pendengung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rudi ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa. Dua mantan pendengung Presiden Jokowi mengonfirmasi kepada Tempo bahwa Rudi Sutanto adalah salah satu buzzer Jokowi.
Tempo telah mencoba menghubungi Rudi Sutanto untuk meminta konfirmasi, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
Berikut sederet fakta terkait penunjukan Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Komdigi.
Rudi Valinka Dikenal sebagai Buzzer Kontroversial
Sebelum menjadi Staf Khusus, ia dikenal sebagai pendengung kontroversial. Pada bio X miliknya, akun @kurawa tercatat bergabung ke Twitter sejak Juni 2009. Pengikutnya hingga 14 Januari 2025 pukul 05.30 WIB tercatat berjumlah sekitar 454 ribu pengikut.
Rudi pernah menuduh sejumlah media massa dibayar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk pencitraan. Tuduhan Rudi Valinka melalui Twitter (kini X) dilontarkan pada Minggu, 5 Januari 2020, sekitar pukul 12.15 WIB. Dia mengunggah empat tangkapan layar berita dari kompas.com, detik.com, liputan6.com, dan kumparan.com.
Tiga media online tersebut memuat berita tentang warga Jakarta meneriaki Anies dengan sebutan gubernur rasa presiden ketika kerja bakti di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur. Rudi Valinka juga menuduh kompas.com, detik.com, liputan6.com, dan kumparan.com dibayar Anies ratusan juta untuk memberitakan substansi yang menguntungkan Anies di seputar banjir Jakarta pada 1 Januari 2020.
Ketiga media tadi membantah tuduhan Rudi Valinka. Sementara Rudi buru-buru mengancam media-media itu jika menempuh jalur hukum. Dia mengklaim bahwa netizen akan membantu dia menyerang media yang mengadukannya ke polisi dengan gerakan uninstall atau blok situs berita.
Menteri Komdigi Tidak Tahu Rudi Valinka adalah Buzzer Jokowi
Meski Rudi kerap memberikan pernyataan kontroversial di media sosial, Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengklaim tak mengetahui latar belakang Rudi Sutanto alias Rudi Valinka, yang merupakan pendengung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya enggak tahu, saya juga enggak terlalu main Twitter," kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025.
Meutya mengatakan ia menunjuk Rudi Sutanto menjadi Staf Khusus Menteri di Komdigi atas pertimbangan keahlian. Meutya mengatakan dirinya menerima curriculum vitae Rudi. Meutya mengklaim CV Rudi menyebutkan bahwa dia merupakan ahli strategi komunikasi. Komdigi, kata dia, tidak hanya menerima ahli digital, tetapi juga ahli komunikasi.
“Karena expertise di bidang komunikasi. Kan tadi saya sudah jelaskan teman-teman,” ujar Meutya.
Kata YLBHI soal Penunjukan Rudi Valinka Jadi Staf Khusus Menteri
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan penunjukan Rudi sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategi Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi bukti nyata bagaimana pemilihan figur dilakukan bukan dengan mempertimbangkan faktor keahlian yang dimiliki. "Ini sarat konflik kepentingan," kata Isnur saat dihubungi pada Senin, 13 Januari 2025.
Konflik kepentingan yang dimaksud Isnur ialah penunjukan figur dilakukan dengan pertimbangan faktor kedekatan belaka. Ia khawatir penunjukan figur yang didasari kepentingan bakal berdampak buruk bagi kerja kementerian nantinya.
Menurut Isnur, masih banyak ahli komunikasi yang lebih kompeten untuk ditunjuk menjadi staf khusus menteri ketimbang memilih seorang dengan latar belakang pendengung.
Foto 
