SELESAI pelantikan rektor ITB yang baru, 7 Desember kemarin.
dr. Sjarif Thajeb, Menteri P & K, menerima selembar stensilan.
Kertas yang berisi ucapan Sepatah Kata dari Dewan Mahasiswa ITB
itu antara lain berbunyi: "Agaknya situasi di luar kampus ini
tak sepatutnya ditanggapi dengan kegembiraan yang meluap-luap.
Masih banyak saudara-saudara kami yang kelaparan, terlanda
bencana, tak berpendidikan, dan hidup di bawah standar kelayakan
seorang manusia merdeka. Masih banyak pejabat-pejabat kami yang
korupsi, berkomentar simpang siur, berpura-pura, bercuriga,
berpolemik dengan argumentasi-argumentasi yang membuat kami
makin tak mengerti".
Maka dalam acara penyambutan ini, demikian tulis DM ITB, selain
bergembira telah dapat menyelesaikan proses pemilihan pimpinan
yang baru, juga kami ungkapkan perasaan dan komentar kami
terhadap keadaan-keadaan di luar kampus ini. Semata-mata untuk
tetap mengingatkan bahwa kampus ini tak berdiri sendiri. Kepada
ITB kami ucapkan selamat. Kepada para pejabat negeri ini, kami
ucapkan selamat. Kepada masa depan, kami ucapkan selamat datang,
sambil bertanya: "Bagaimana kiranya wujudmu?" Sementara itu di
sini kami masih mengamati, dan turut berkomentar sekali-sekali.
Semoga dapat diterima denan keterbukaan hati.
Menteri P & K yang menerima stensilan sambil dikepung mahasiswa
dan beberapa poster itu, kabarnya memang membuka hati. "Karena
kepercayaan kepada mahsiswa ITB, Menteri dan Gubernur Jabar
membaca poster itu, bahkan dipotret bersama. Di sini kita dapat
menilai jiwa bapak yang selengkapnya", puji Prof. Dr. Ing
Iskandar Alisjahbana yang baru beberapa hari saja jadi rektor
ITB yang baru. Bicara kepada Pikiran Rakyat, Bandung, Iskandar
menyebut Aksi Gurau yang dilakukan mahasiswa ITB, bukan
ditujukan semata-mata kepada Menteri P & K saja. "Tapi untuk
kita semua", bela Iskandar lagi.
SK 028
Ditujukan kepada Menteri atau kepada siapa, yang jelas selesai
melancarkan Aksi Guraunya, DM ITB segera mengirim sebuah
memorandum kepada rektornya yang baru. Isinya antara lain seruan
kepada pemerintah, untuk memberikan keleluasaan kepada pimpinan
ITB dalam menentukan kebijaksanaannya, serta tidak terlalu kaku
dalam instruksi-instruksi ataupun batasan-batasan kerja. Semua
ini, demikian memorandum itu, didasarkan kepada hakekat institut
pendidikan sebagai institusi idealisme dan institusi berfikir.
Dilihat dari sifat ini maka setiap pembatasan instruksionil
berdasarkan hirarki kelembagaan dan jabatan kepemerintahan
apapun alasannya, bertentangan dengan hakekat pendidikan.
Memorandum itu sempat juga minta agar pimpinan ITB sendiri tidak
melakukan campur tangan terlalu jauh terhadap kegiatan
mahasiswa. Karena itu benar-benar dibutuhkan sikap pimpinan dan
staf pengajar untuk menempatkan mahasiswa tidak hanya sebagai
obyek pendidikan dan bahan mentah yang harus diproses di ITB
tapi juga sebagai subyek pendidikan yang memiliki eksistensi
kemanusiaan yang sederajat.
Bagaimana tentang SK 028? Dalam Kertas Posisi yang diajukan
Iskandar ketika masih berlangsung proses pemilihan rektor,
disebutkan bahwa dengan manejemen yang cocok, SK itu tidak usah
memaksakan iklim dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi menjadi
apatisme. sinisme, dan terasing dari masyarakat sekelilingnya.
Rektor yang baru menerima jabatan dari tangan Prof. Dr. Doddy
Tisna Amidjaja itu menyinggung perlunya memindahkan perhatian
dari politik praktis ke politik teknologi. Politik praktis,
menurut Iskandar, adalah tindakan politik yang langsung
mempengaruhi keseimbangan partai dan golonga dalam Pemilu.
Sedangkan politik tekno logi, melihat dulu kepentingan masyara
kat tanpa mengidentifisir sesuatu golongan. Sehubungan dengan
itu Iskandal berpendapat, SK 028 sebagai persoalan demokrasi.
Karena itu sudah direncanakan untuk mengadakan diskusi tentang
SK 028 di ITB. "Kita undang Menteri. Dirjen, atau tokoh-tokoh
lain. Sebab sesungguhnya dengan SK ini kita bebas berbicara
tentang pemilu, film, demokrasi atau tentang apa saja", ucap
Iskandar kepada Pikiran Rakyat. Kalau begitu, siapa bilang SK
028 itu basi?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini