Siap Turun Gelanggang

PEMILU masih setahun lagi. Tapi seperti biasa, Golkar tampaknya yang paling siap. Itu terbukti tatkala mulai 15 Juni lalu, Golkar menatar sekitar 160 juru kampanye di Jakarta yang diambil dari tokoh dan kadernya dari pusat dan daerah. Penataran juru kampanye (jurkam) yang berlangsung dua minggu itu dibuka di Departemen Dalam Negeri. Selama empat hari mereka mendengarkan pengarahan dari para tokoh pembina Golkar, pejabat tinggi pemerintahan dan pimpinan Golkar. Kecuali teknik kampanye, mereka juga dibekali dengan berbagai program dan strategi Golkar untuk memenangkan Pemilu 1982 nanti. Peserta penataran seluruhnya mengisi sekitar 90 kamar Hotel Sahid Jaya. Ada kesan penataran jurkam itu dilakukan secara "diam-diam", ditangani langsung oleh Setneg, Depdagri, Deppen dan DPP Golkar. Panitia yang diketuai Asisten Mensesneg Urusan Hubungan dengan Lembaga Tertinggi/Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Sukarton Marmosudjono, menurut seorang peserta, mengambil pola mirip acara penataran P4. Pesertanya bukan sembarangan. Tidak kurang dari Warsito Puspoyo (ketua komisi II DPR, Jakob Tobing (dari DPP Golkar dan anggota DPR), Akbar Tanjung (Ketua Umum KNPI) dan beberapa orang penting Golkar mengikuti penataran itu. Yang tidak tahu adanya penataran urkam itu ternyata bukan hanya orang luar. "Kami justru kaget mendapat undangan pembukaan penataran," kata seorang pejabat suatu departemen dalam DPP Golkar. Benarkah tidak ada staf DPP yang diikutsertakan dalam panitia? Dengan cepat Ketua DPP Golkar Sukardi membantah. "Namanya saja penataran jurkam Golkar. Jadi DPP yang mengadakan," katanya pada TEMPO Sabtu lalu, selesai memimpin rapat pleno pimpinan Golkar di markasnya. Sebagai bukti ditunjuknya acara penutupan yang akan dilangsungkan di markas DPP Golkar, di tengah kompleks Setneg Slipi 27 Juni. "Yang menangani langsung penataran itu adalah para pembina. Saya kan tidak bisa pidato begini-begini seperti Pak Ali Moertopo atau Pak Amirmachmud," kata pensiunan perwira tinggi itu sambil mengacungkan tinjunya ke atas. Langkah sigap Golkar menjelang Pemilu itu termasuk salah satu strateginya untuk tetap menang. "Kapan saja, Golkar selalu siap," kata Wakil Ketua DPP Golkar Sugiharto singkat. "Bukan hanya karena menjelang Pemilu." Di tengah penataran tersebut tersebar perkiraan optimistis: Golkar yang mendapat suara 62,14 % dalam pemilu 1977 itu bakal bisa merebut 80 % pencoblos tanda gambar pemilu mendatang. Alasannya: "Golkar sudah lebih "dikenal" masyarakat, lagi sudah terbukti pembangunan berhasil, " kata seorang anggota DPP. Namun rupanya tidak semua orang sependapat dengan perkiraan tersebut. "Hasil Pemilu 1982 nanti tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 1977. Paling hanya berbeda satu atau dua persen," kata seorang pejabat lain. Pemilu 1982 dianggap begitu penting, hingga tidak kurang dari tiga menteri tokoh pembina Golkar -- Menko Polkam M. Panggabean, Mendagri Amirmachmud dan Menpen Ali Moertopo di depan para pejabat eselon I di ruang sidang Depdagri 15 Juni lalu, kabarnya telah mencanangkan bahwa Pemilu 1982 itu menentukan survival Orde Baru. Hingga disimpulkan: Golkar harus menang mutlak. Kehangatan menjelang pemilu dalam masyarakat sudah mulai terasa. Terutama setelah dua pekan lalu antara Mendagri dengan pimpinan parpol dan Golkar tercapai persetujuan: nomor, nama dan tanda gambar Pemilu 1982 sama dengan Pemilu 1977. Artinya nomor satu PPP (Ka'bah), Golkar (Beringin) nomor dua dan PDI (Banteng) nomor tiga. Agar Tidak Meledak Tidak hanya itu yang menghangatkan suasana, Mendagri Amirmachmud yang biasanya bicara paling keras menjelang pemilu, juga sudah mulai memperingatkan mereka yang mau mengganggu dan mengancam. "Yang mau menikam UUD 1945 dan Pancasila, tikam kembali," katanya memberi komando di Ujungpandang minggu lalu. Seperti biasa, tidak disebutnya siapa yang mau menggagalkan pemilu itu. Sebelum turun ke gelanggang mencari suara, Golkar kini juga sudah mulai membenahi sistem penyusunan calon anggota DPR. Sebelum menyusun daftar calon biasanya banyak surat rekomendasi melayang ke meja pimpinan Golkar. Pejabat berpengaruh di daerah dan unsur pendukung mengajukan calon sendiri-sendiri. "Bukan sekedar rekomendasi. Mereka juga menodong supaya calonnya diterima," kata seorang pejabat Setjen DPP. Untuk mengatasinya, sejak awal tahun ini, beberapa pimpinan Golkar mengunjungi beberapa daerah. "Agar koordinasi lebih lancar," kata Sukardi sebelum bertolak ke Indonesia bagian timur minggu lalu. Kabarnya, prosedur pencalonan akan lebih disederhanakan, agar ribut-ribut mencari kursi tidak sampai meledak. Bagaimana persiapan pihak parpol? Tampaknya belum ada yang sejauh Golkar. Tapi perkiraan optimistis rupanya tidak hanya dimiliki Golkar. "Dalam pemilu yang akan datang PDI mentargetkan suara bertambah 100 persen," kata Ketua PDI Hardjantho. Jika PDI memperoleh suara yang sama dengan 1977 (8,7%) dianggapnya itu kegagalan DPP yang sekarang. "PDI itu bukan partai kecil. Hanya dianggap kecil," kata Hardjantho pekan lalu.