Akhirnya pindah

AKHIRNYA Presiden Soeharto sendiri turun tangan. Setelah beberapa bulan dihebohkan, pekan lalu Mensesneg Sudharmono mengungkapkan: Presiden telah menyetujui pemindahan gedung Kedutaan Besar RI di Singapura dari Orchard Road ke lokasi lain yang lebih baik. "Dengan keputusan Presiden ini diharapkan ribut-ribut soal pembangunan gedung KBRI di Singapura berakhir," ujar Sudharmono. Sejak pertama kali tersiar di pers bahwa gedung KBRI Singapura akan dipindahkan, masalah ini memang ramai dipersoalkan. Ada desas-desus pembangunan gedung KBRI yang baru itu dilakukan tanpa tender. Diberitakan juga, tanah lokasi gedung KBRI lama dinilai terlalu rendah. Hingga ramailah dugaan: ada permainan dalam penjualan gedung KBRI serta penunjukan PT Ustraindo sebagai pelaksana pembangunan gedung KBRI yang baru. Menlu Mochtar Kusumaatmadja sendiri dalam pertemuannya dengan Komisi I DPR dua pekan lalu harus menangkis banyak pertanyaan dan kecaman para wakil rakyat. Menlu mengatakan tanah yang digunakan untuk gedung KBRI tersebut bukan milik pemerintah RI, hingga tidak mungkin dijual. Gedung KBRI yang sekarang dinilai pemerintah sudah tidak lagi memenuhi syarat karena lokasinya yang terletak di daerah pertokoan dan bisnis hingga harus dipindahkan. Yang meramaikan masalah ini bukan cuma anggota DPR. Pengusaha terkemuka dan Ketua Kadin Probosutedjo dua pekan lalu membuat kejutan tatkala mengungkapkan tanah kompleks KBRI di Orchard Road ini tidak lagi atas nama KBRI, melainkan atas nama orang lain, warganegara Singapura. Hal ini diketahuinya dari hasil pengecekannya sendiri di Singapura. Probosutedjo menyesalkan rencana penjualan ,tanah dan gedung KBRI di Singapura ini yang dianggapnya "memalukan". Sambil mengemukakan sederetan angka perkiraan, saudara tiri Presiden Soeharto ini menyimpulkan: "Tetap dimilikinya tanah dan gedung tersebut jauh lebih menguntungkan daripada dijual." Lagi pula, menurut Probosutedjo, pemerintah Singapura sendiri heran mengapa tanah dan gedung yang terletak di tempat strategis itu harus dijual. Menlu Mochtar sendiri menolak mengomentari kecaman Probosutedjo dengan mengatakan "Itu pendapat Pak Probo." Tapi KBRI di Singapura lewat jurubicaranya Rochsjad Dahlan menegaskan: tanah dan gedung Wisma Indonesia belum berubah statusnya dan tetap dimiliki pemerintah RI. Rochsjad juga mengatakan belum ada persetujuan dengan PT Ustraindo untuk membangun gedung KBRI yang baru. Martabat Kedutaan Tapi pekan lalu Mensesneg Sudharmono menerangkan PT Ustraindo (Usaha Putra Indonesia) telah ditunjuk pemerintah membangun kompleks gedung KBRI yang baru "setelah melalui pertimbangan yang matang." Pembangunan itu diakuinya, tidak dilakukan lewat tender. "Karena yang terjadi di Singapura itu bukanlah suatu penjualan kompleks, tapi ruilslag (tukar menukar)," ujar Sudharmono. Menurut suatu sumber TEMPO perusahaan milik Probosutedjo dan Ibnu Hartomo termasuk dua peminat yang ingin membeli gedung KBRI yang sekarang. Terpilihnya Ustraindo kabarnya karena perusahaan ini satu-satunya yang menawarkan cara tukar-menukar. "Jadi pemerintah dalam ruilslag itu sama sekali tidak mengeluarkan uang," kata Sudharmono . Kabarnya perjanjian pemerintah Rl dan PT Ustraindo akan ditandatangani di Singapura dalam pekan ini. Menurut perjanjian, Ustraindo akan membangun suatu kompleks KBRI yang baru di daerah Tanglin di atas tanah sekitar 3,5 hektar. Di sini akan dibangun kantor KBRI 3 tingkat, rumah duta besar, 12 rumah staf kedutaan dan satu sekolah. Kabarnya Ustraindo telah menyanggupi akan selesai membangun gedung baru ini pada akhir 1982. Status tanahnya: milik pemerintah RI. Sebagai gantinya PT Ustraindo akan menjadi pengelola kompleks KBRI di Orchard Road. Gedung KBRI yang biasa disebut Wisma Indonesia ini dibangun pada 1962 di atas tanah seluas 9.600 m2. Tanah milik Ngee Ann Kongsi ini disewa untuk waktu 99 tahun. Walau selesai dibangun pada 1963, karena konfrontasi Indonesia-Malaysia, gedung ini secara resmi baru dibuka pada 1967. Wisma Indonesia saat ini dikelola oleh suatu yayasan yang dipimpin Kepala Perwakilan RI di Singapura. Sejak 1968 beberapa bagian dari gedung ini disewakan pada pihak luar. Hingga sekarang ini terdapat beberapa toko, restoran, klub malam dan juga diskotik di kompleks ini. Ini rupanya dianggap mengganggu dan kurang sesuai dengan "martabat kedutaan". "Kami merasa terganggu dengan adanya berbagai toko, restoran dan klub malam itu," kata Rochsjad Dahlan. Diharapkannya agar KBRI bisa secepatnya pindah ke daerah yang lebih tenang. Ada desas-desus PT Ustraindo dimiliki pengusaha Singapura. "Itu sama sekali tidak benar. Ustraindo bukan perusahaan asing atau dikendalikan orang asing. Kami usaha nasional seratus persen," kata Sutjipto Amidharmo, Ketua Dewan Komisaris PT ini yang juga menjabat Ketua Pengurus Pelaksana PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912. Ustraindo adalah suatu perusahaan developer yang berdiri sejak 1978 yang dalam permodalannya bekerjasama dengan sebuah mercha bank, yakni Wardley Limited -- sebuah anak perusahaan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Kabarnya dalam pembangunan gedung KBRI di Singapura, PT ini akan bekerjasama dengan sebuah perusahaan Singapura Asia Goldland Pte Ltd. Yang belakangan ini juga sering ditanyakan adalah: mengapa dalam masalah KBRI Singapura ini Presiden mesti turun tangan sendiri? "Soal KBRI itu masalah penting karena merupakan tempat kedudukan wakil negara kita," kata seorang pejabat tinggi. "Karena itu Presiden dilapori juga masalah ini," tambahnya.