Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Sukardi melebihi menteri

Laksamana sukardi calon anggota DPR mewakili PDI di daerah pemilihan Jawa Barat. direktur pengelola lippobank ini ingin menyumbangkan pikiran untuk memperbaiki sistem bisnis.

20 Juni 1992 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) menyebut diri sebagai partai wong cilik. Tapi ternyata anggotanya tak mesti orang kecil alias orang melarat. Misalnya saja Laksamana Sukardi, 35 tahun. Ia bergabung dengan Partai Banteng itu dua tahun silam. Dari perolehan suara, PDI di Jawa Barat menyabet sembilan kursi untuk DPR. Laksamana Sukardi terdaftar pada nomor urut tujuh. Artinya, bankir Laksamana yang bukan anggota TNI AL itu pasti bakal ilantik sebagai anggota DPR/MPR awal Oktober mendatang. Lakilaki bertubuh tinggi besar itu seharihari adalah Direktur Pengelola Lippobank. Jabatan itu memberinya berbagai fasilitas, di antaranya liburan setahun sekali ke luar negeri bersama keluarga atas biaya kantor. Ia juga mendapat mobil Volvo kelas menteri. Main golf seminggu dua kali di padang golf Pondok Indah, yang tarifnya Rp 200.000 sekali datang. Ada yang bilang gaji alumnus teknik sipil ITB yang waktu kecil bercitacita jadi dokter itu Rp 300 juta setahun. Namun, ia tak mengaku berapa persisnya. "Pokoknya di atas gaji menteri. Fasilitasnya juga jauh dari menteri," ujarnya. Bapak tiga anak ini bekerja ratarata 12 jam sehari di kantor. Tapi, bila DPR mengharuskannya hadir setiap hari, ia siap mundur. "Kepentingan nasional harus diprioritaskan," katanya. Setelah di DPR nanti, ia ingin menyumbangkan pikirannya untuk memperbaiki sistem bisnis. Contohnya monopoli, utang luar negeri, keterbukaan penjualan asetaset negara, dan keterbukaan dalam pembebasan tanah. Menurutnya, DPR memerlukan teknokrat profesional. "Siapa yang akan melakukan analisa dan kontrol Pak Sumarlin, Menteri Keuangan, kalau bukan seorang yang fasih soalsoal keuangan," katanya. Tapi jika soalsoal itu tak bisa diperbaiki lewat mekanisme DPR, ia pun tak segansegan untuk mundur. Sri Pudyastuti R.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus