Mantan Anggota Tim Mawar Kopassus Menempati Posisi Penting di Pemerintahan Prabowo

Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat kasus penghilangan orang secara paksa yang diduga melibatkan Prabowo, mantan Komandan Jenderal Kopassus, dan Tim Mawar dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat. 

Tugas Tim Mawar adalah memburu dan menangkapi aktivis yang mereka anggap radikal. Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup. Bahkan tiga di antaranya, yakni Faisol Reza, Mugiyanto, dan Nezar Patria, kini berada dalam pemerintahan Prabowo. Sedangkan 13 lainnya hilang hingga saat ini.

Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta menghukum Bambang dengan 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Wakil Komandan Tim Mawar Multhazar, Nugroho, Yulius Selvanus, dan Untung Budi masing-masing 20 bulan kurungan sekaligus memecat mereka sebagai anggota TNI. Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, Komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus, dicopot dari jabatannya. Dia dianggap ikut bertanggung jawab karena anggota Tim Mawar berasal dari Grup 4 Kopassus.

Atas putusan itu, sebanyak 11 anggota Tim Mawar mengajukan banding ke Mahkamah Militer Agung. Putusan banding pada 24 Oktober 2000 menyatakan 10 anggota tidak jadi dipecat dan hanya menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Militer Tinggi. Hanya satu anggota tim Mawar yang divonis 1 tahun dan 10 bulan bui, ditambah hukuman pemecatan dari dinas, yakni Komandan Tim Mawar. 

Pengadilan anggota Kopassus yang terlibat kasus penculikan aktivis, Jakarta, 1998. TEMPO/Rully Kesuma

Nama Yulius Selvanus belakangan juga menjadi sorotan atas kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Utara. Tentara berpangkat mayor jenderal purnawirawan itu terakhir kali bertugas sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan pada 2020-2021. Dalam palagan pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius berpasangan dengan Johannes Victor Mailangkay, pemimpin Partai NasDem di provinsi tersebut.

Laporan majalah Tempo berjudul "Ganti Warna di Tanah Mama" pada 8 Desember 2024 mewartakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait, mengatakan ketua umum partainya, Prabowo, menunjuk orang kepercayaannya sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Salah satu alasannya adalah ibu Prabowo, Dora Marie Sigar, berasal dari Langowan, Manado. “Pak Prabowo sangat concern pada Sulawesi Utara,” ujar Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu kepada Tempo, Sabtu, 30 November 2024.

Adapun Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan penunjukan jabatan dalam tubuh TNI, termasuk posisi dan jabatan pejabat tinggi, adalah kewenangan internal yang mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya, kebutuhan organisasi, pengalaman bertugas, prestasi, dan profesionalisme perwira. 

Hariyanto menjelaskan penunjukan Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN merupakan keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan. “Ini demi mendukung optimalisasi tugas pada bidang lingkup kerja yang diemban saat ini,” ujarnya melalui pesan pendek kepada Tempo saat dimintai konfirmasi pada Kamis, 12 Desember 2024.

Selain Nugroho sebagai Kepala BSSN, orang dekat dan mantan anak buah Prabowo yang mengisi posisi penting dalam mutasi dan rotasi TNI saat ini adalah Letnan Jenderal Mohammad Fadjar sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Mayor Jenderal Iwan Setiawan dari Panglima Kodam XII/Tanjungpura ditunjuk menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. Fadjar adalah lulusan Akademi Militer pada 1993 dari infanteri Kopassus yang pernah terlibat operasi militer di Timor Timur. Sedangkan Iwan, yang juga dari infanteri Kopassus, pernah mengikuti ekspedisi Mount Everest 1996 yang diinisiasi Danjen Kopassus saat itu, Prabowo.

Prabowo Subianto saat berpangkat kolonel dalam acara pelantikan anggota Kopassus di Nusakambangan, Jawa Tengah, 1993. TEMPO/Rully Kesuma

Mutasi perwira tinggi TNI pada masa awal pemerintahan Prabowo juga menempatkan Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I). Putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno ini sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sejak dibentuk pada 2019, baru pertama kali ini Pangkogabwilhan I dijabat perwira tinggi dari TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, Pangkogabwilhan I kerap diisi oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut.

Prabowo memberikan posisi penting kepada orang-orang kepercayaannya, seperti Sekretaris Kabinet yang dijabat Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudannya sejak menjabat Menteri Pertahanan. Contoh lain, mantan penasihat khusus Menteri Pertahanan dan eks Komandan Peleton Kopassus Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi dipilih sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Prasetyo Hadi belum merespons saat dimintai konfirmasi serta tanggapan hingga Kamis malam, 12 Desember 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu-menahu mengenai mutasi dan rotasi 300 pati TNI serta imbasnya pada pergeseran posisi orang-orang dekat Prabowo. “Saya enggak ngerti gini-ginian,” ujarnya melalui pesan suara aplikasi WhatsApp, Kamis, 12 Desember 2024.

Kompetensi Tidak Boleh Dikesampingkan

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan rotasi jabatan dan promosi merupakan hal rutin di TNI. Hal yang utama, kata politikus Partai Golkar ini, bagaimana para pejabat struktural dalam TNI ini menjalankan visi Presiden Prabowo ke depan. “Utamanya untuk menyelesaikan semua target pemerintahan ke depan,” tuturnya melalui pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 12 Desember 2024.

Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menganggap wajar mutasi terhadap 300 perwira tinggi TNI sebagai penyegaran penyesuaian tugas dengan regenerasi kepemimpinan. Mayor jenderal purnawirawan itu yakin semua prajurit loyal kepada Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi TNI.

Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin Foto: TEMPO/Imam Sukamto

Hasanuddin juga menilai wajar Prabowo menempatkan orang-orang kepercayaannya. “Kalau untuk pemimpin-pemimpin sipil, mungkin Prabowo memilih orang dengan baik. Kalau untuk pemimpin militer, standarnya samalah. Yang penting, yang dikenal Pak Prabowo itu memiliki kemampuan, skill yang baik.”

Ikrar Nusa Bakti, mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan penunjukan seseorang dalam jabatan tertentu, apalagi posisi perwira tinggi TNI, seharusnya didasari kompetensi. Namun, kata Ikrar, kadang-kadang dewan jabatan dan angkatan tinggi tidak independen serta bergantung kepada pemimpin, baik kepala staf, panglima, ataupun presiden sendiri. Ikrar menduga bukan hal yang mustahil di antara mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI yang mencakup mantan anggota Tim Mawar itu ada yang memiliki kedekatan dengan Prabowo. 

Tenaga profesional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini sebenarnya tidak mempermasalahkan jika pemilihan perwira tinggi TNI ditunjuk dengan alasan kedekatan. Namun, dia menegaskan, kompetensi dari sosok yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan. “Misalnya, ada orang-orang yang dimasukkan ke jajaran BIN, khususnya yang memiliki jabatan tinggi itu. Kalau dia tidak memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang intelijen atau kerahasiaan, bagaimana kemudian lembaga itu bisa berfungsi dengan baik?” ucapnya.

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mengatakan kapasitas perwira tinggi TNI merupakan persoalan utama saat membicarakan kriteria jabatan. Menanggapi kasus Nugroho, eks anggota Tim Mawar yang kini menjabat Kepala BSSN, Beni mengatakan penunjukan akan menjadi subyektif dan sensitif jika dihubungkan dengan permasalahan masa lalu personel tersebut, khususnya dalam isu politik ataupun kasus HAM.

“Sebenarnya pemerintah harus lebih sensitif dan berhati-hati ketika menunjuk orang dalam tugas dan jabatan,” katanya. Meski begitu, pengamat militer itu menilai pada akhirnya masing-masing institusi memiliki kebutuhan, terlepas dari rekam jejak kasus, hukuman, ataupun sanksi masa lalu personel. ●