Tinggal menimang wakil presiden

KEMUDI DPR/MPR pekan ini mulai berfungsi penuh setelah pimpinannya terpilih. Ketua Golkar Wahono jadi Ketua DPR/MPR. Ia didampingi empat wakil ketua J.A. Katili (Golkar), Mayjen. Soetedja (ABRI), Ismail Hasan Metareum (PPP), dan Soerjadi (PDI). Khusus untuk wakil ketua MPR, Gubernur Sulawesi Selatan H.A. Amiruddin ditunjuk mewakili Fraksi Utusan Daerah. Pemilihan pimpinan DPR/MPR ini boleh dibilang mulus. Bahkan beberapa pekan sebelumnya sudah beredar siapa saja yang bakal duduk di kursi pimpinan lembaga tinggi negara itu (TEMPO, 26 September 1992). Nama-nama pimpinan fraksi pun sudah beredar sebelum mereka dilantik sebagai anggota dewan dan majelis pekan lalu. Golkar, misalnya, menampilkan ketua dan sek retaris fraksi di MPR Azwar Anas dan Akbar Tandjung, serta Usman Hasan dan Novian Kaman di DPR. PPP menunjuk Darussamin dan Zarkasih Nur untuk MPR dan duet Hamzah Haz-Dja'far Siddiq untuk DPR. Sedangkan PDI tak banyak berubah dibandingkan dengan periode lalu. Fraksinya di MPR dipimpin Nico Daryanto-Andjar Siswoyo, dan DPR oleh Fatimah Achmad dan Markus Wauran. Susunan pimpinan fraksi komplet setelah ABRI menunjuk Laksda. Abu Hartono sebagai ketua fraksi di DPR dan Harsudiono Hartas di MPR, serta M. Yogie S. Memet ditugaskan sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah. Yang sempat terguncang adalah PPP. Sekjen PPP Matori Abdul Djalil sempat mengumpulkan tanda tangan 40 wakil majelis dari PPP yang menginap di Hotel Sahid. Isinya, protes atas keputusan DPP yang tak dihadiri unsur Nahdlatul Ulama itu. Akhirnya kerikil memang bisa dis ingkirkan. Bahkan, untuk mengesankan tak ada apa-apa, Matori tampil sebagai juru bicara di sidang MPR untuk mengumumkan susunan pimpinan fraksi. Padahal sebelumnya PPP telah menunjuk H. Ali Hardi, kiai Demak. Keduanya sama-sama maju. Kebetulan Matori yang tinggi besar itu sampai ke mimbar lebih cepat. Yang tampaknya akan segera menyibukkan pimpinan DPR/MPR itu adalah persiapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Bukan cuma kemungkinan mengalirnya usulan dari masyarakat. Hampir semua fraksi MPR telah mengumumkan calonnya. Golkar, sebelum anggota dewan dan majelis dilantik, telah mencalonkan Pak Harto sebagai presiden. Hal serupa diikuti Fraksi ABRI dan utusan daerah. Sementara PPP sudah mengumumkan, bahkan sebelum kampanye Pemilu 1992. Tinggal PDI yang belum membuka sakunya untuk calon presiden itu. "PDI memang tak mau tergesa-gesa memunculkan calon, baik itu presiden maupun wakil pres iden," kata Soerjadi. Rencananya, setelah rapat pimpinan partai yang diacarakan sebelum Sidang Umum MPR. Untuk sekadar ancar-ancar, PDI tak membedakan calon wakil presiden dari ABRI atau sipil. "Prinsipnya kami tak ingin ada dikotomi antara ABRI dan sipil," katanya. Tampaknya ini sebagai tanggapan pada Ketua Golkar Wahono yang sudah memberikan aba-aba perlunya calon dari ABRI untuk wakil presiden itu. Dan ABRI memang sudah siap dengan kriteria untuk jabatan itu. Menurut Ketua Fraksi ABRI di MPR, Letjen. Harsudiono Hartas yang juga Kepala Sospol ABRI, wakil presiden yang akan datang sebaiknya berusia 50-60 tahun. Calon juga harus memiliki "wibawa yang sejuk", mampu berkomunikasi dengan penalaran akademis, agamis, adat-istiadat, dan kebiasaan setiap etnis yang ada di Indonesia. Tiga calon yang konon sudah di saku adalah Pengab Jenderal Try Sutrisno, KSAD Jenderal Edi Sudrajat, dan Menteri Rudini. Di samping itu, ABRI juga melirik calon dari sipil seperti Menteri Habibie dan Emil Salim. Sementara itu, Golkar juga mulai menimang-nimang lima calon. Empat di antaranya yang disebut-sebut kini duduk sebagai anggota Tim 11 yang menyiapkan materi GBHN. Misalnya Wahono, Rudini, Habibie, Try Sutrisno. Yang di luar tim itu, kata sumber di pimpinan Golkar, adalah Wakil Presiden Sudharmono. Apa kata yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden itu? "Saya di sini saja sebagai king maker," katanya Wahono seraya menunjuk ruang sidang DPR. Try Sutrisno sambil tersenyum lebar menjawab, "Jangan terburu-buru, lihat saja hari demi hari." Hanya Habibie yang menjawab lebih transparan, "Apa ada manusia Indonesia yang berdedikasi dan berpendidikan yang mampu mengatakan "tidak" jika diminta rakyatnya dan mandataris?" Sri Pudyastuti R. dan Indrawan.