Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Viral sejumlah mahasiswa Universitas Padjadjadan atau Unpad penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) menampilkan gaya hidup mewah di akun media sosialnya. Mereka tampak membagikan momen saat berwisata dan membeli barang mahal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kabar viral itu awalnya diunggah oleh akun @DraftAnakUnpad. Jumat 19 April 2024 lalu, akun ini menduga sejumlah mahasiswa itu menyalahgunakan beasiswa KIP-K. Beasiswa itu seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu. Akun ini pun menduga ada pemberian KIP-K tidak tepat sasaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, mengatakan, Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad sudah melakukan verifikasi dan wawancara kepada mahasiswa itu. Proses itu dibantu oleh BEM tingkat universitas dan fakultas/prodi yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil verifikasi, tidak ditemukan kecurangan atau penyalahgunaan dana KIP-K oleh mahasiswa itu.
"Perjalanan yang dilakukan mahasiswa itu seperti terpantau di medsos dibantu secara penuh oleh pihak lain, bukan oleh dana pribadi atau dana beasiswa KIP-K," kata Dandi dalam keterangannya kepada Tempo, Kamis 25 April 2024
Karena itu, pimpinan Unpad tidak memberikan sanksi kepada mahasiswa itu. Saat ini mahasiswa itu juga memenuhi syarat atau eligibel sebagai penerima bantuan KIP-K.
Kendati demikian, Dandi tidak memungkiri kondisi mahasiswa penerima KIP-K dapat berubah sewaktu-waktu.
Karena itu, Rektor Unpad telah menginstruksikan Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni untuk melakukan kembali survei dan memeriksa lagi kondisi sosial ekonomi ayah/ibu/wali para penerima KIP-K. "Dengan demikian eligibiltas penerima KIPK akan dicek ulang," ujar Dandi.
Menurut Dandi, tindakan ini bukan sesuatu yang istimewa karena Unpad memang biasa melakukan update kondisi sosial ekonomi semua mahasiswa termasuk penerima KIPK.
Hal ini perlu dilakukan karena penerima KIPK megggunakan data bawaan kondisi ekonomi orang tua saat lulus SMA.
"Dengan pemantauan seperti ini, bagi yang sudah berubah kondisi ekonominya sehingga tidak eligibel lagi, beasiswa tersebut bisa dihentikan," kata Dandi.