Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Tim Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri telah membuka hotline laporan atau aduan mengenai pilkada. Hotline ini, kata dia, sebagai jalur aspirasi dari pemilih untuk mengadukan hal-hal yang dianggap terindikasi mengganggu tahapan pemilihan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Per Ahad, 17 November 2024, rerata aduan yang telah masuk melalui hotline tersebut mencapai 17 aduan per hari. "Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk, dengan spesifikasi masing-masing wilayah," kata Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aduan paling banyak berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 106. Menyusul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 60 aduan. Kemudian dari Jawa Barat sebanyak 34 aduan, Sulawesi Barat 16 aduan, Maluku 13 aduan dan daerah lainnya.
"Yang dilaporkan adalah netralitas ASN, kemudian dinamika ketika debat pasangan calon (paslon), dinamika ketika paslon kampanye, masalah keamanan, masalah logistik, dan konflik antarpendukung," ujar Bima.
Dia menjanjikan, seluruh aduan yang masuk melalui hotline tersebut akan ditindaklanjuti. Semuanya akan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga TNI dan Polri.
Selain itu, Kemendagri akan memonitor dan mengevaluasi isu-isu strategis terkait persiapan pilkada dan laporan permasalahannya. Terakhir, Kemendagri akan memetakan daerah-daerah yang rawan konflik untuk solusi tindak lanjut.
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," kata Bima.
Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Ada 545 daerah yang akan memikih kepala daerah, terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Foto 
