Arsip

Laporan penyidikan Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan yang berisi pembongkaran praktek korupsi di Markas Besar Kepolisian bocor ke pers. Sejumlah petinggi polisi dituding menyelewengkan dana operasional surat izin mengemudi senilai Rp 300 miliar. Begitu pula dana pengamanan Pemilihan Umum 1999 senilai Rp 96,7 miliar yang raib.

Hasil pemeriksaan inspektorat itu menyebutkan mantan Kepala Polri Jenderal Roesmanhadi sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab. Sebab, di bawah kepemimpinan Roesmanhadi-lah praktek korupsi itu terjadi. Laporan itu juga menyebutkan, untuk memuluskan penyelewengan dana, Roesmanhadi dibantu Asisten Perencanaan Polri saat itu, yakni Adang Daradjatun, dan Kepala Dinas Keuangan Polri di masa itu, Darmadji S.W., menyingkirkan perwira-perwira Polri yang menantangnya.

Putra taipan Grup Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaya, juga muncul dalam laporan itu. Jimmy Widjaya, nama putra taipan itu, dituding berkolusi dalam pengadaan keperluan logistik Polri serta sejumlah proyek. Namun, Roesmanhadi membantah tudingan terlibat korupsi. Dia juga meragukan laporan Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan.

Menurut Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan, Letnan Jenderal Suharto, laporan itu telah diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Memang kepolisian kemudian membentuk tim khusus meneliti laporan itu. Namun, polisi lebih tertarik mencari tahu pembocor laporan itu ke publik, daripada membongkar praktek korupsinya.