Calon Presiden dan Penjual Obat

Anda percaya calon presiden dan calon wakil presiden akan melaksanakan program yang disampaikan selama kampanye? 2-9 Juli 2004
Ya
	15.79%	78
Tidak
	74.90%	370
Tidak tahu
	9.31%	78
Total	100%	494

Semua calon presiden dan wakil presiden menawarkan visi dan program ”Indonesia lebih baik” dalam lima tahun ke depan. Seperti layaknya dagangan, tak ada program buruk yang dijajakan, mulai pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, perluasan lapangan kerja, sampai pemberantasan korupsi.

Soalnya kemudian, dapatkah mereka merealisasi apa yang telah dijanjikan. Atau, itu cuma sebagaimana biasa; sekadar janji politisi saat kampanye, tak lebih? Pertanyaan bernada skeptis ini tentu lahir karena pengalaman panjang setiap pemilu.

Itulah yang juga diyakini Andi. Responden asal Padang ini menilai program yang disampaikan calon presiden dan calon wakil presiden tak ubahnya seperti penjual obat. ”Mereka teriak agar obat bisa laku dijual,” kata dia. Teriakannya tentu saja lewat spanduk, buku, brosur, dan iklan televisi.

Tak mengherankan jika ada yang menginginkan agar janji-janji itu dicatat dan didokumentasi dengan rapi. Kalau perlu, janji-janji itu dipampangkan di halaman pertama media massa saat pelantikannya. ”Sehingga presiden dan wakil presiden diingatkan kembali akan janjinya dan masyarakat atau pers mudah menagih janji tersebut,” kata Effy Sunaryati, responden asal Yogyakarta.

Sikap skeptis ini memang tak sepenuhnya benar, sekalipun banyak pengalaman yang membenarkannya. Inilah yang harus dibuktikan oleh siapa pun calon presiden dan wakil presiden yang dipercaya memimpin bangsa ini. Tentu saja, bukan lagi dengan (sebatas) kata-kata.

Indikator Pekan Ini: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie melontarkan pernyataan yang menyengat. Dia menilai, pemilihan presiden yang berlangsung sekarang ini sangat kuat dicampuri pengamat asing. Menurut Kwik, campur tangan asing itu terlihat dari adanya prediksi hasil penghitungan suara oleh The National Democratic Institute (NDI). Lalu, dominannya analisis quick count oleh William Liddle, bukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Percayakah Anda bahwa ada campur tangan pengamat asing yang sangat kuat dalam pemilihan presiden sekarang ini? Kami tunggu pendapat Anda di www.tempointeraktif.com