Puas dalam Dua Tahun

Puaskah Anda atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua tahun ini? (13-20 Oktober 2006)
Ya
	74,23%	3.030
Tidak
	0,91%	37
Tidak tahu
	24,87%	1.015
Total	100%	4.082

Dua tahun sudah duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengumumkan hasil surveinya bahwa 67 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Kepuasan publik dinilai naik secara signifikan dibanding awal tahun ini, yang tingkat kepuasannya hanya 55 persen.

Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil mengatakan banyaknya musibah dan bencana membuat banyak waktu pemerintah tersita. ”Seandainya tidak ada persoalan itu, kita pasti bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sofyan menunjuk sejumlah indikator yang membaik. Pertumbuhan ekonomi meningkat, pemerintah mampu membayar utang luar negeri, APBN meningkat dari Rp 400 triliun menjadi Rp 700-an triliun. ”Indikator-indikator itu menunjukkan kita mampu menghadapi (masalah yang ada).”

Namun, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengakui, di bidang ekonomi pemerintah masih memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan, yaitu mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Sebaliknya di bidang politik dan keamanan, ia menunjuk sukses menyelesaikan konflik di Aceh dan kondisi keamanan Papua yang stabil. Demikian pula pemberantasan korupsi dan pembalakan liar yang terus digalakkan.

Toh, dari Senayan tetap terdengar suara kritis tentang kinerja pemerintahan dan hasil survei. ”Surveinya bisa dipesan, jadi kalau bilang kinerja bagus pasti pesanan,” kata Permadi, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.

Parameter yang paling valid mengenai peningkatan kinerja, menurut dia, adalah pemenuhan janji-janji ketika kampanye. Soalnya kini tak lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan, sebagian besar responden merasa puas atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua tahun. Onggusly, seorang responden di Medan, menilai pemerintah sudah cukup serius. ”Tapi kita tidak bisa berharap banyak dalam waktu dua tahun,” ujarnya.

Sebaliknya, David Achmad di Jakarta mengaku tak puas. Banyak permasalahan bangsa, menurut dia, belum tertangani dengan baik. ”Contohnya pemberantasan korupsi, kemiskinan, masalah konflik di berbagai daerah, dan kabut asap,” katanya.

Indikator Pekan Ini: Ketua Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis, meragukan penayangan wajah koruptor buron di televisi, yang dicanangkan Kejaksaan Agung, bisa menangkap kembali para koruptor yang kabur. ”Mana mungkin koruptor yang sudah dijatuhi hukuman kembali lagi. Jika tujuan penayangan itu untuk menangkap kembali, hampir pasti tidak akan tercapai,” ujarnya. Sebaliknya, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh berkukuh program itu bermanfaat. ”Jika ada masyarakat yang melihat koruptor buron, bisa langsung lapor.” Menurut Anda, apakah program penayangan wajah koruptor di televisi akan efektif menangkap koruptor yang buron? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com