Setuju Berhemat dengan Syarat

Apakah Anda bersedia mengikuti gerakan hemat BBM? (22 - 29 Juni 2005)
Ya
	68.17%	302
Tidak
	30.25%	134
Tidak tahu
	1.58%	7
Total	100%	443

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menyebar bak wabah penyakit. Selama sebulan terakhir, nyaris hanya kawasan Jakarta dan sekitarnya yang bebas dari seretnya pasokan BBM. Bahkan kelangkaan BBM telah berimbas pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pelanggan listrik di Jawa-Bali tiba-tiba dihadapkan pada giliran pemadaman akibat sejumlah pembangkit PLN juga menghadapi pengurangan jatah BBM.

Di berbagai provinsi, seperti Sumatera Barat, Jawa Timur, ataupun Nusa Tenggara Barat, antrean panjang kendaraan di stasiun-stasiun pompa bensin sudah menjadi pemandangan biasa.

Untuk mengatasi kelangkaan pasokan BBM dan listrik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat berhemat. Ajakan untuk mengirit penggunaan bahan bakar minyak dan listrik disampaikan Presiden saat bertemu para gubernur se-Kalimantan di Pontianak, dua pekan silam. ”Pemerintah akan mencari langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah BBM dan listrik,” kata Presiden.

Pemerintah memang menghadapi dilema. Di satu sisi, konsumsi BBM terus meningkat rata-rata 10 persen per tahun. Di sisi lain, produksi minyak Indonesia kian tipis. Alhasil, pemerintah harus mengimpor minyak dan BBM lebih besar lagi. Sialnya, saat ini harga minyak mentah di pasar dunia melonjak hingga di atas US$ 60 per barel. Akibatnya, anggaran untuk subsidi BBM melonjak hingga di atas Rp 100 triliun untuk tahun 2005 karena sebagian besar BBM masih bersubsidi.

Sebagian besar responden yang mengikuti jajak pendapat Tempo Interaktif memahami pengeluaran subsidi akan memberatkan anggaran. Imbauan Presiden untuk berhemat juga dinilai positif oleh mayoritas responden. Namun, mereka mengajukan syarat. ”Pemerintah dan DPR juga harus hemat. Pengeluaran negara tidak boleh tambah membengkak,” ujar Orero dari Pontianak.

Indikator Pekan Ini: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Komisaris Jenderal Sutanto sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Presiden telah meminta persetujuan dari DPR, pekan lalu. Fraksi-fraksi di DPR sejauh ini bersuara merdu tentang Sutanto. Alumni terbaik Akabri Kepolisian angkatan 1973 itu dianggap salah satu yang terbaik di kepolisian. ”Dia satu-satunya jenderal yang tak dipengaruhi mafia judi,” kata Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dari Fraksi Amanat Nasional. Pujian itu tak lepas dari jejak rekam Sutanto saat menjadi Kepala Polda di Sumatera Utara lima tahun silam. Sutanto juga cemerlang saat mengisi pos Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN). Di bawah Sutanto, badan tersebut menciduk sejumlah bandar narkoba kelas kakap dan menggerebek dua pabrik pil ekstasi di Bogor yang beromzet miliaran rupiah. Dengan melihat jejak rekamnya, apakah Anda yakin Sutanto akan mampu memberantas mafia narkoba dan perjudian di Indonesia? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com