Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentunya Presiden tidak asal-asalan dan tak bersandar pada bukti khayalan dalam mengakui dan mengutuk pemerkosaan, di depan masyarakat dunia. Dengan demikian, apa yang sudah diakui oleh kepala negara tidak perlu diragukan lagi oleh bawahannya. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk kemudian semestinya tidak lagi untuk membuktikan pemerkosaan itu ada atau tidak, tapi untuk menemukan pelakunya.
Baru saja TGPF melakukan pekerjaannya, para jenderal kita di Bakin dan BIA terang-terangan menyatakan bahwa pemerkosaan dalam kerusuhan Mei tidak terbukti. Bahkan, Kepala Kepolisian RI mengancam akan menindak para aktivis yang menyebarkan berita bohong pemerkosaan ini. Semua itu berkesan ingin menggiring TGPF agar menghasilkan kesimpulan yang menyenangkan (permainan gaya Orde Baru?). Bahkan, pada 23 September, praktis semua media massa memuat pernyataan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI yang menyangkal bahwa pemerintah telah mengakui adanya pemerkosaan dalam kerusuhan Mei, seperti termuat di harian The Jakarta Post pada tanggal tersebut.
Lepas dari soal pemerkosaan, adanya pernyataan Pangab yang terbuka yang bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Negara menyebabkan orang—di dalam maupun di luar negeri--bertanya-tanya: siapa pucuk pemimpin pemerintahan kita? Presiden atau Menhankam/Pangab? Mungkin silang pendapat di antara pemimpin di pemerintahan kita ini yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap pemerintah dan ABRI? Para calon investor pun tentu mengikuti semua pemberitaan ini.
Ir. Thomas P.T.
Limo, Kabupaten Bogor
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo