Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Surat Pembaca

Siapa Pucuk Pemimpin?

12 Oktober 1998 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketika Presiden Habibie menyampaikan pidato kenegaraan 17 Agustus di depan sidang pleno DPR, yang juga dihadiri perwakilan negara asing dan wartawan asing, ia mengatakan, "Kerusuhan Mei diperburuk dengan penganiayaan seks terhadap wanita, kebanyakan keturunan Tionghoa ... perbuatan tidak bertanggung jawab telah mencoreng muka bangsa kita yang terkenal bermoral tingggi ... kita mengutuk perbuatan biadab ini." Demikian ucapannya seperti yang dikutip harian The Jakarta Post, 18 Agustus 1998.

Tentunya Presiden tidak asal-asalan dan tak bersandar pada bukti khayalan dalam mengakui dan mengutuk pemerkosaan, di depan masyarakat dunia. Dengan demikian, apa yang sudah diakui oleh kepala negara tidak perlu diragukan lagi oleh bawahannya. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk kemudian semestinya tidak lagi untuk membuktikan pemerkosaan itu ada atau tidak, tapi untuk menemukan pelakunya.

Baru saja TGPF melakukan pekerjaannya, para jenderal kita di Bakin dan BIA terang-terangan menyatakan bahwa pemerkosaan dalam kerusuhan Mei tidak terbukti. Bahkan, Kepala Kepolisian RI mengancam akan menindak para aktivis yang menyebarkan berita bohong pemerkosaan ini. Semua itu berkesan ingin menggiring TGPF agar menghasilkan kesimpulan yang menyenangkan (permainan gaya Orde Baru?). Bahkan, pada 23 September, praktis semua media massa memuat pernyataan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI yang menyangkal bahwa pemerintah telah mengakui adanya pemerkosaan dalam kerusuhan Mei, seperti termuat di harian The Jakarta Post pada tanggal tersebut.

Lepas dari soal pemerkosaan, adanya pernyataan Pangab yang terbuka yang bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Negara menyebabkan orang—di dalam maupun di luar negeri--bertanya-tanya: siapa pucuk pemimpin pemerintahan kita? Presiden atau Menhankam/Pangab? Mungkin silang pendapat di antara pemimpin di pemerintahan kita ini yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap pemerintah dan ABRI? Para calon investor pun tentu mengikuti semua pemberitaan ini.

Ir. Thomas P.T.
Limo, Kabupaten Bogor

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus