Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman: Myanmar keberatan menerima kami

Kekerasan di Rakhine seperti belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sekitar 250 ribu warga Rohingya, suku minoritas yang menempati negara bagian di wilayah timur Myanmar itu, mengungsi ke Bangladesh sejak Bala Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA) menyerang pos polisi di perbatasan Myanmar-Bangladesh pada 25 Agustus lalu.

Kelompok bersenjata ini membunuh selusin aparat. Tentara Myanmar membalasnya lewat operasi yang, menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menewaskan lebih dari seribu orang.

Lima bulan sebelum huru-hara tersebut meletus, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Tim Pencari Fakta untuk Myanmar. Marzuki Darusman ditunjuk menjadi ketuanya. Jaksa Agung di era Presiden Abdurrahman Wahid itu bekerja sejak 27 Juli lalu, menggantikan ketua sebelumnya, Indira Jaising dari India, yang mengundurkan diri. "Kami hanya punya lima bulan di lapangan karena mulai Januari 2018 sudah harus menulis laporan," ujar Marzuki, 72 tahun.

Konflik dan pelanggaran hak asasi bukan hal asing bagi Marzuki. Ia pernah diutus PBB menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dan Sri Lanka serta pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto. Di dalam negeri, Marzuki mengetuai tim pencari fakta kerusuhan Mei 1998.

Pada misi kali ini, PBB memintanya membuktikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh militer maupun kelompok bersenjata, terhadap warga Rohingya. "Kami diharapkan bisa menelusuri pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban," ucap Marzuki.

Di tengah penyelidikannya, Marzuki menerima wartawan Tempo Raymundus Rikang, Reza Maulana, dan Purwani Diyah Prabandari di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat dua pekan lalu. Ia menjabarkan kesulitannya, dari tidak kunjung dikabulkannya visa hingga keberatan Myanmar akan keberadaan timnya. "Tidak ada satu pun negara di dunia yang mau menerima kehadiran tim pencari fakta," tuturnya. Senin pekan ini, Marzuki berada di Jenewa untuk melaporkan kerjanya kepada Dewan HAM PBB.

Apa yang tim Anda cari di Rakhine?

Selain mengumpulkan penjelasan terbaru soal situasi, kami diberi mandat memeriksa apakah serangkaian tindakan yang terjadi belakangan ini memenuhi kualifikasi pelanggaran hak asasi yang berat sebagaimana tercantum dalam laporan sebelumnya soal Myanmar. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Profesor Yanghee Lee dari Korea Selatan, meminta tim ini memastikan dugaan masyarakat internasional soal pelanggaran HAM berat.

Seperti apa kualifikasinya?

Secara dramatis, orang menyamakan pelanggaran HAM berat bila terjadi genosida. Namun itu pendapat yang terburu-buru. Perlu ada penyelidikan untuk membuktikan intensi suatu institusi secara sengaja melenyapkan keberadaan kelompok etnis dan agama tertentu.

Ada indikasi pelanggaran HAM berat?

Saya harus berhati-hati berbicara soal ini. Pengamatan bahwa ada pelanggaran HAM berat di Myanmar sudah ada di laporan PBB.

Sebagai pribadi, bagaimana Anda melihatnya?

Tidak bisa tidak. Secara kasatmata, kesengsaraan orang meninggalkan tanah airnya tanpa kerelaan kan sudah pelanggaran HAM. Apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat? Itulah yang hendak dicari tim.

Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan juga menyelidiki kekerasan terhadap warga Rohingya. Apa bedanya dengan tim Anda?

Tim Kofi Annan dibentuk pemerintah Myanmar bekerja sama dengan Yayasan Kofi Annan, yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Mandat tim mereka adalah memberi nasihat tentang proyeksi kebijakan pemerintah Myanmar terhadap kasus di Rakhine. Dia tak punya obligasi melapor ke PBB. Namun laporannya bernilai tinggi sehingga menjadi rujukan banyak lembaga HAM internasional.

Temuan Kofi Annan jadi basis kerja tim pencari fakta?

Laporan Kofi Annan secara tegas menyatakan bahwa di Rakhine tengah terjadi krisis pembangunan, HAM, dan keamanan. Tiga krisis yang berjalan serentak. Dia juga mengungkapkan temuan menarik dengan menulis: "Jikalau pembangunan dapat dilaksanakan, masalah HAM bisa diatasi, dan keamanan stabil, Rakhine akan kembali ke kejayaan masa lalu." Kata-kata itu dipilih bukan sebagai pemanis atau bumbu laporan. Poin ini mungkin menjawab spekulasi bahwa konflik di Rakhine dipicu faktor sumber daya alam.

Fakta-fakta apa yang hendak Anda buktikan dalam investigasi ini?

Kami tidak mencari bukti perkara atau fakta, melainkan penjelasan atas perkara. Lewat penjelasan atas perkara, tim bisa menemukan pola-pola kejadian yang dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban kelembagaan atau perorangan yang menyebabkan rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Myanmar.

Bagaimana menemukan pola kejahatan tanpa memungut fakta?

Fakta dalam konteks kerja tim pencari fakta adalah penjelasan atas rangkaian peristiwa. Tim harus bisa menjelaskan secara argumentatif kepada Dewan HAM PBB bahwa kejadian di Myanmar akhir-akhir ini tak berdiri sendiri. Ada kaitan dengan rangkaian kejadian serupa dalam kurun tertentu sehingga terjadi pola berulang. Ujungnya, kami bisa menelusuri pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Batasan apa yang dipakai untuk menilai suatu kekerasan sebagai pola?

Terjadi berulang dalam lima tahun. Kurang dari itu, dianggap peristiwa tunggal yang tak ada kaitan dengan yang lain. Dalam konteks Myanmar, kami akan menelusuri kasus-kasus yang terjadi sejak mereka sukses menyelenggarakan pemilu pada 2011-2012 yang dimenangi National League for Democracy.

Metodenya?

Pengamatan di lapangan dan mendengar kesaksian dari etnis Rohingya yang mengalami kesengsaraan. Pengungsi di Bangladesh, Thailand, dan Malaysia akan kami jumpai. Informasi itu baru sekadar fakta pendukung yang bisa menjadi bukti awal manakala status kasus ini naik menjadi penyidikan hukum. Kami harus berangkat dari akar masalah, bukan dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah muncul sebelumnya.

Apa akar masalah krisis ini?

Myanmar sedang dalam proses nation building. Negara ini terdiri atas sekitar 100 kelompok etnis yang memaksa pemerintah menghadapi masalah integrasi nasional. Tapi proses itu tak seharusnya diwujudkan lewat pelanggaran HAM. Sulit mengatakan bahwa peristiwa di Rakhine dipicu faktor agama. Konflik di Myanmar bersifat komunal, tak ada sebab tunggal.

Banyak yang meyakini pemicunya adalah konflik agama....

Sumber saya mengatakan Myanmar sedang menghadapi lebih dari sepuluh titik konflik bersenjata berdasarkan etnis. Ini sisa dari rangkaian perjanjian damai yang dibuat pemerintah dengan 135 etnis yang mendiami Myanmar. Kelompok yang bertikai ini rata-rata beragama Buddha. Satu agama juga bisa terjadi konflik.

Betulkah permasalahan berawal dari pencabutan kewarganegaraan etnis Rohingya?

Kalau itu dianggap sebagai akar permasalahan, berarti kita berangkat dari anggapan hanya ada sebab tunggal. Sementara itu, tim pencari fakta berangkat dari pemahaman tidak mungkin hanya ada satu akar masalah. Selain itu, Myanmar baru saja menikmati demokrasi. Kondisi ini membuat mereka mempunyai skala prioritas dalam pembangunan nasional. Dan masalah HAM belum menjadi prioritas sehingga menimbulkan akumulasi.

Bagaimana tim memandang ARSA yang dianggap teroris oleh pemerintah Myanmar?

ARSA itu kelompok yang berevolusi. Memang benar mereka menyerang pos pada akhir Agustus dan menimbulkan korban tewas, tapi kita harus adil menilai bahwa dimensi persenjataan kelompok ini tidak signifikan. Lokasi penyerangan yang disebut pos keamanan, pos di sana bukanlah gedung kokoh. Bisa saja sekadar bangku di pinggir jalan. Gambaran yang berlebihan membuat seakan-akan ada clash yang dramatis dan dilakukan kelompok yang seolah-olah bisa menantang pemerintah yang sah.

Tim pencari fakta juga akan meminta keterangan militer?

Tim menghendaki militer dan pemerintah Myanmar menyampaikan versi mereka secara terbuka. Kesempatan pertama untuk berbicara justru diberikan kepada mereka. Keterangan dari otoritas Myanmar bisa mempengaruhi laporan akhir tim pencari fakta karena tak mungkin membatasi dan memilah informasi yang mendukung kesimpulan kami belaka. Saya sudah berkirim surat ke pemerintah Myanmar untuk bertemu di Jenewa atau di New York, tapi belum ada tanggapan.

Juga akan menemui Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar?

Kami sedang mencoba. Konflik semacam ini menimbulkan problem psikologis bagi Suu Kyi dan negaranya. Sebab, tak ada satu pun pemerintah di dunia ini yang mau menerima tim pencari fakta. Indonesia saja menolak kehadiran tim pencari fakta ketika pengusutan peristiwa di Timor Timur dan kerusuhan Mei 1998.

Apakah sulit menemuinya di situasi sekarang?

Suu Kyi sedang dalam posisi yang muskil. Sikap ini muncul diduga karena dunia internasional berbalik secara dramatis terhadap dirinya. Ketika dia berjuang melawan junta militer tanpa kekerasan, seluruh dunia mendukungnya. Kini dia dikecam dunia karena membiarkan peristiwa di Rakhine. Spekulasi lain menyebut hati Suu Kyi sebenarnya tak tergerak. Beri dia waktu mengatasi keadaan ini.

Ada siasat agar bisa menjumpai Suu Kyi?

Kami akan melobi langsung. Jika tak berhasil, tim akan meminta bantuan pihak ketiga. Peran dan posisi Indonesia cukup dipandang pemerintah Myanmar sehingga tak tertutup kemungkinan tim minta bantuan pemerintah Indonesia. Namun kemungkinan masuk Myanmar sangat tipis. Kami sudah mengajukan visa lebih dari sepekan, tapi belum dikabulkan. Selagi menunggu, kami akan masuk dulu ke Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Barangkali di akhir masa kerja tim, visa itu baru terbit.

Apa alasan Myanmar?

Myanmar keberatan menerima kehadiran kami. Mereka beralasan krisis di Rohingya adalah masalah dalam negeri dan sudah membentuk tim internal yang dipimpin Wakil Presiden Myint Swe, ditambah tim Kofi Annan yang diminta membuat laporan tentang Rakhine. Dengan demikian, tim pencari fakta ini dianggap berlebihan.

Hasil investigasi digunakan untuk apa?

Kami akan menyampaikan hasil dalam sebuah resolusi ke Dewan HAM PBB sebagai bahan rekomendasi pada periode sidang Maret 2018. Sistem di PBB punya aneka cabang peradilan, termasuk tribunal-tribunal. Terlalu pagi jika berspekulasi soal hasil akhir kerja tim pencari fakta karena tak ada maksud tim membangkitkan kecemasan otoritas Myanmar.

Tidakkah Maret 2018 terlalu lama?

Tim pencari fakta sering dipahami sebagai pencari bukti perkara. Padahal bukan itu. Kami diminta memastikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat sehingga tidak ada target waktu yang kami kejar. Yang harus dipenuhi adalah mandat PBB.

Optimistis hasil investigasi bisa menyeret pelaku kejahatan ke pengadilan?

Jika terbukti ada pelanggaran, Myanmar punya mekanisme dalam negeri untuk menangani kasus itu. Sidang rutin Dewan HAM akan menentukan apakah laporan kami akan dibawa ke badan peradilan PBB atau tidak.

Apa tolok ukur keberhasilan kerja tim pencari fakta ini?

Dunia internasional, khususnya Myanmar, mengakui bahwa tim saya tak mengeluarkan rekomendasi sensasional dan spekulatif. Laporan kami didasari kerja metodologi yang kredibel.

l l l Bagaimana Anda bisa dipilih oleh PBB?

Tim Pencari Fakta ini terbentuk Maret lalu. Saya baru masuk pada Juli, menggantikan ketua lama. Saya tidak tahu bagaimana bisa terpilih. Ditunjuk lewat proses yang sangat rahasia di Dewan HAM PBB. Anggota tim 14 orang dengan mandat sampai Maret 2018. Kami hanya punya lima bulan di lapangan karena mulai Januari 2018 sudah harus menulis laporan.

Pendapat Anda tentang peran Indonesia dalam kasus Rohingya?

Peran Indonesia sangat positif dan konstruktif. Indonesia menyerukan perlindungan bagi semua penduduk tanpa kecuali. Kehadiran Indonesia dalam krisis ini diakui pemerintah Myanmar. Jika rekomendasi penanganan konflik disampaikan negara lain, mereka belum tentu mau mendengar. Setelah kunjungan Menteri Retno Marsudi ke Myanmar, ada kemungkinan para menteri luar negeri ASEAN berkumpul untuk membahas Rohingya. Padahal ASEAN sebelumnya terkesan diam saja. Indonesia mencairkan kebekuan tersebut.

Ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah?

Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mengatakan Indonesia bisa memprakarsai bentuk penyelesaian seperti yang dilakukan waktu konflik Timor Timur, 1999. Saat itu, Indonesia berbagi informasi secara sukarela kepada dunia internasional soal perkembangan Timor Timur. Kebijakan tersebut mampu mengurangi ketegangan dunia internasional karena mereka melihat ada proses penyelesaian konflik. Pengalaman ini bisa dibagikan ke Myanmar.

Status Anda sebagai warga Indonesia memudahkan kerja tim?

Kebijakan luar negeri Indonesia sangat membantu. Namun kehadiran saya justru bisa menimbulkan risiko kecurigaan Myanmar bahwa pemerintah Indonesia ada di balik tim pencari fakta ini.

Tim akan meminta bantuan pemerintah?

Kami membutuhkan bantuan agar Indonesia menyampaikan pesan kepada Myanmar bahwa niat baik tim pencari fakta adalah menghasilkan laporan yang bisa bermanfaat bagi semua pihak. Kami tak datang untuk mencari, apalagi mencari-cari, kesalahan. Kami datang dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka.

Apa pendapat Anda tentang Aksi Bela Rohingya?

Demonstrasi di Kedutaan Myanmar di Jakarta dan rencana berunjuk rasa di Candi Borobudur itu pengaruhnya besar sekali. Aksi itu hanya akan membangkitkan ekstremisme di Myanmar. Jika terus berlanjut, peran Indonesia bisa berubah menjadi sulit.

Hoax seputar Rohingya marak beredar. Ada tip memilah informasi?

Lebih baik enggak usah dilihat foto-foto di media sosial itu. Bikin panas kepala.