Untung-Rugi Budidaya Lobster di Indonesia

Karena itu, pembudi daya mengakali keterbatasan pakan dengan menggunakan keong emas atau daging ikan sapu-sapu yang banyak di perairan air tawar. Abdullah merinci, harga satu bak keong emas untuk pakan selama tiga hari sebesar Rp 50 ribu. Dalam sebulan dia membutuhkan sepuluh bak keong emas seharga Rp 500 ribu. Pembesaran lobster berlangsung minimal lima bulan, sebelum hewan-hewan itu layak dijual. 

Lampu hijau ekspor benih bening lobster tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, pemerintah membolehkan budi daya benur lobster dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan beberapa syarat. Salah satunya perusahaan yang hendak membudidayakan benih lobster di luar Indonesia juga harus menjalankan budi daya di Indonesia. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Vietnam pada 2023. Perjanjian itu antara lain mencakup budi daya lobster. “Soal pengembangan BBL (benih bening lobster) sudah ada nota kesepahaman dengan Vietnam,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 22 Maret 2024. 

Bagi Tantowi, Manajer Operasional CV Lobster Origin Paradise—perusahaan budi daya dan ekspor lobster di Lombok Timur—kebijakan pemerintah itu dapat mengancam kelangsungan usaha budi daya lobster di dalam negeri. Menurut dia, aturan baru yang diterbitkan Menteri Trenggono akan menguntungkan para pembudi daya di Vietnam yang menjadi salah satu pemasok utama lobster dunia. Padahal sebagian besar benur lobster yang dibesarkan di sana berasal dari Indonesia, di antaranya dipasok melalui pasar gelap.  

Vietnam, menurut Tantowi, memiliki keuntungan geografis lantaran lokasinya dekat dengan Cina yang merupakan pasar utama lobster dunia. Lobster bisa dikirim ke Cina dari Vietnam lewat jalur darat, sementara Indonesia harus melalui laut atau udara yang biayanya lebih tinggi. “Kalau Vietnam panen raya, dengan benih yang kita pasok, harga lobster di Lombok turun. Jarak tempuh Vietnam ke Cina lebih dekat, mereka bisa menjual murah.” 

Tantowi mengatakan pembukaan kembali keran ekspor benur lobster menunjukkan sikap pemerintah yang tidak menaruh perhatian lebih pada budi daya lobster lokal. Apalagi, dia menambahkan, selama ini sebagian besar pembudi daya lokal menjalankan usaha tanpa bantuan pemerintah, dari pengadaan bibit, penyediaan pangan, hingga penerapan teknologi. Para pembudi daya pun harus mencari teknik pembesaran dan solusi mengurangi angka kematian secara otodidaktik.  

Selain Lombok Timur, salah satu lokasi budi daya lobster adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Di Selat Bali, PT Teras Samudra Sejahtera membenamkan 300 keramba pembesaran lobster. Lobster dewasa yang telah dibesarkan sebagian dipasarkan ke Jakarta untuk diekspor. Sebagian lainnya dijual di restoran yang dimiliki perusahaan ini. Komisaris Teras Samudra Sejahtera, Chandra Astan, mengatakan pendapatan dari budi daya lobster belum optimal. “Penjualan kami terbantu restoran. Kalau enggak ada itu, kami rugi.”

Padahal, menurut Chandra, pembudidayaan lobster di Banyuwangi sudah didukung kondisi alam dan geografis, yaitu dekat dengan lokasi sumber benih dan pakan. Selain itu, distribusi lobster dari Banyuwangi terbantu akses darat dan penerbangan ke Jakarta yang tersedia setiap hari. Masalahnya, Chandra menjelaskan, ekosistem bisnis budi daya lobster di Indonesia belum terbentuk sehingga kalah efisien dibanding Vietnam.

Chandra memberi contoh, Vietnam telah memiliki pembudi daya kerang khusus pakan lobster dengan harga murah. Negara itu pun mempunyai pembudi daya lobster yang sudah matang. Dampaknya, daya hidup lobster budi daya di Vietnam lebih tinggi ketimbang di Indonesia. Untuk budi daya di Teras Samudra, tutur Chandra, tingkat bertahan hidup lobster hanya 60 persen. Artinya, dari sepuluh benih lobster yang dibesarkan, hanya enam yang bisa menjadi dewasa dan dipasarkan.

Selain itu, model kerja sama perusahaan budi daya dengan para pengurus keramba di Vietnam memakai skema bagi hasil. Sedangkan skema di Indonesia adalah gaji rutin. Akibatnya, biaya pekerja pembudidayaan lobster di Vietnam lebih rendah. “Di perusahaan saya, empat penyelam mengawasi 300 keramba, di Vietnam dua orang mengawasi 30 keramba,” kata Chandra.  

Chandra menilai cara pemerintah mengundang investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Tanah Air bisa menjadi peluang, antara lain buat alih kemampuan. Namun dia mewanti-wanti, kebijakan ini akan membuahkan hasil baik jika investor yang masuk benar-benar mumpuni, bukan pedagang benur. “Kalau pembudi daya abal-abal, jadi bahaya,” kata Chandra, yang juga meminta pemerintah bisa memastikan harga benih lobster tidak dikendalikan investor asing. 

Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Iing Rochimin meminta pemerintah meninjau kembali aturan anyar tersebut lantaran berpotensi menimbulkan masalah baru. Dia melihat ada celah penyelewengan, seperti budi daya di Tanah Air hanya menjadi dalih untuk memenuhi syarat ekspor. “Budi daya hanya jadi kamuflase.” Pembukaan ekspor juga menurunkan semangat budi daya. Sebagai contoh, Iing menerangkan, nelayan memerlukan waktu delapan bulan hingga setahun untuk membesarkan lobster, sementara ekspor benur bisa menghasilkan cuan cepat. 

Adapun guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indra Jaya, meminta pemerintah memastikan penangkapan benur tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024, pemerintah menetapkan kuota penangkapan benur 419 juta ekor atau 90 persen dari potensi benur di Indonesia yang sebanyak 465 juta. 

Indra, yang juga menjabat Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, mengingatkan bahwa angka tersebut adalah jumlah semua jenis lobster di Indonesia. Adapun yang paling laku di pasar adalah lobster pasir dan mutiara yang jumlahnya hanya 30 persen dari populasi. “Apakah pemerintah punya kemampuan memastikan penangkapan tidak melebihi kuota?”

Karena itu, ketimbang membuka keran ekspor, Indra menyarankan pemerintah mengembangkan industri lobster dengan memproteksi perairan tempat pertumbuhan benur dan membatasi penangkapan agar benur bisa tumbuh alami. Pemerintah, Indra melanjutkan, juga mesti melakukan intervensi untuk mendukung pembudi daya lobster baik dari sisi teknis maupun finansial serta memaksimalkan pasar dalam negeri. “Kenapa enggak dibuat harganya lebih murah dan volumenya ditingkatkan, sehingga memacu pertumbuhan budi daya?”