Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengatakan rapat anggaran diadakan di Megamendung Bogor agar anggota Dewan bisa fokus enggak ngacir kemana-mana.

30 Agustus 2022 | 05.30 WIB

Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Perbesar
Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan alasan Dewan menggelar rapat anggaran di luar Jakarta, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 
"Kami sedang pembahasan anggaran (P2APBD 2021) di sana, kalau di sana kan fokus untuk menuntaskan pembahasan," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Dengan rapat di luar kota, maka anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa fokus membahas anggaran tidak ngacir kemana-mana. "Mereka enggak lari ke mana-mana. Kalau di sini (Jakarta) kan banyak sekali, ke sana, ke sini, akhirnya enggak fokus,"
 
Selain untuk membahas APBD-Perubahan, kata dia, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Hasil rapat paripurna tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Jadi memang ada surat dari Kemendagri untuk mempersiapkan bulan Oktober tanggal 16, kan Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah selesai masa baktinya," katanya.
 
Setelah Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya, kata dia, untuk sementara kursi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi.
 
Pj Gubernur merupakan PNS eselon I atau pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya. "Setelah tanggal 16 Oktober pasti ada penggantinya, Pj-kan yang ditunjuk Kemendagri kemudian dilantik Pak Presiden," katanya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masyarakat Jakarta bisa kesulitan mengakses hasil rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di luar kota.
 
"Kalau (rapat) di luar daerah, di luar kota itu 'kan akses masyarakat, akses warga Jakarta walau sifat rapatnya terbuka, warga tidak bisa mengikuti," kata Ujang.

Ujang mengatakan, jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan dan biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat sampai selesai.

"Karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak hotel-hotel yang megah dan bagus," ujarnya.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus