Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berencana membuka kembali keran ekspor benih lobster. Saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ekspor benih lobster dilarang dilakukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Edhy Prabowo mengatakan kebijakan ekspor benih lobster belum diputuskan. Pemerintah masih melakukan kajian serta masukan dari berbagai pihak terkait keputusan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini memang belum kami putuskan karena baru dalam tahap pendalaman. Sebab ada 29 peraturan yang sedang kami rapihkan. Kami minta masukan karena ini adalah salah satu yang menjadi polemik," ujar Edhy dalam acara "Gelar Wisata Bahari" di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2019.
Dia juga meminta semua pihak tak meragukan dirinya dalam menjaga lingkungan. "Tidak ada dalam kamusnya menteri merusak lingkungan, menteri mana yang sepakat? Jadi jangan ragukan kapasitas Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP untuk jaga lingkungan," kata Edhy.
Dia menjelaskan keputusan membuka keran ekspor itu karena melihat ada masyarakat yang hidupnya bergantung lewat mencari dan menjual benih lobster. Karena itu, adanya larangan penjualan dan ekspor lobster membuat masyarakat kehilangan penghasilan.
"Intinya bagaimana nelayan yang mengambil benih lobster, nelayan yang nangkap lobster besar-besar tidak kehilangan pekerjaan. Dua mata sisi pedang ini yang harus saya temukan dalam satu kesempatan yang sama," kata dia.
Edhy Prabowo mengakui bahwa selama ini masih sering terjadi penyelundupan bayi lobster ini ke luar negeri. Karena itu, dia ingin membuka polemik tersebut dan meminta masukan kepada seluruh pihak. Dia beralasan bila benih lobster tak dibudidayakan dan dibiarkan begitu saja akan mati. Sebab angka harapan hidup hanya 1 persen.
Kendati keran ekspor dibuka, ia mengatakan tak setuju bila lobster yang dijual seluruhnya berasal dari tangkapan nelayan. "Apakah solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia, karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya," ujar Edhy.
Rencana ekspor benih lobster menuai kontroversi. Ekonom senior Universitas Indonesia Fasial Basri mengkritik kebijakan tersebut.
Membuka kembali keran ekspor benih lobster akan mengganggu lingkungan dan iklim dagang. Faisal memandang kebijakan itu bakal memberi celah mafia untuk bergerilya. "Ekspor benih lobster dulu sudah dilarang. Sekarang mau dibuka. Sudah gila apa ini," ujar Faisal dalam diskusi para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
Adapun Susi Pudjiastuti menyayangkan rencana Edhy mengekspor benih lobster. Lobster yang diekspor saat sudah dewasa, bernilai ekonomi sangat tinggi. Itu sebabnya mengekspor benih lobster sangat merugikan nelayan.
"Nelayan enggak boleh bodoh atau kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan," kata Susi disela makan malam yang diunggah di akun sosial media Instagram @susipudjiastuti, Selasa, 10 Desember 2019.
Harga lobster dewasa per kilogram bisa mencapai Rp 800 ribu. Sedangkan satu kilogram bisa terdiri dari dua ekor lobster. "Bibitnya diambil dan dijual hanya dengan harga 30 ribu saja, berapa rugi kita," ujar Susi.
Selain rencana ekspor benih lobster, ada kebijakan Menteri Edhy lainnya yang bertentangan dengan Susi. Penenggelaman kapal pencuri ikan atau illegal fishing misalnya, juga dianulir oleh Edhy.
Edhy Prabowo beralasan bahwa penenggelaman kapal asing ilegal bukan menjadi prioritasnya saat ini. Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga ia tak ingin penenggelaman itu menjadi jargon saja.
“Tapi kalau mereka kita tangkap, kita kejar kemudian lari ya kita tenggelamkan. Saya tak takut menenggelamkan,” kata Edhy di Makassar pada Ahad 1 desember 2019.
DIAS PRASONGKO | EKO WAHYUDI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Foto 
