Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan.

26 Juni 2024 | 14.09 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut pemerintah tidak perlu menahan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubidi lebih  lama. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Serahkan saja keputusannya kepada Pertamina, untuk menetapkan harga BBM nonsubsidi sesuai harga keekonomian," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan begitu, pemerintah tidak perlu membayar kompensasi kepada Pertamina ketika harga BBM nonsubsidi ditetapkan di bawah harga keekonomian. "Menaikkan harga BBM nonsubsidi juga untuk mencegah potensi krisis ekonomi di Indonesia," kata dia.

Hal ini berbeda dengan harga BBM subsidi. Alih-alih menaikkan harganya, menurut Fahmy, pemerintah justru perlu menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024. Pasalnya, kenaikan harga BBM subsidi bakal otomatis memicu inflasi. Walhasil, harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat. Terlebih, saat ini rupiah masih terus melemah terhadap dolar.

"Di tengah pelemahan rupiah yang belanjut, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Bahkan, bisa menyulut krisis ekonomi," ujar Fahmy.  "Jika pemerintahan Presiden Jokowi nekat menaikkan harga BBM subsidi, ini juga akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden terpilih Praboso Subianto."

Biasanya, Pertamina bakal menyesuaikan harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan karena mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Namun sepanjang 2024, kenaikan harga BBM nonsubsidi hanya terjadi pada Januari.

Seperti diketahui pemerintah menahan harga BBM hingga Juni 2024. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 26 Februari 2024. Selain menahan harga BBM, pemerintah juga menahan harga listrik hingga Juni 2024.

Adapun harga BBM nonsubsidi Pertamina yang berlaku saat ini, yakni Pertamax Rp12.950 per liter; Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter; Pertamax Turbo Rp14.400 per liter; Dexlite Rp14.550 per liter; dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan. "Masih kami review," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Rabu, 26 Juni 2024.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengaku belum ada rapat lintas kementerian untuk membahas harga BBM untuk  Juli 2024, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi. "Kalau belum ada rapat, belum ada (pembahasan) apa-apa,” ujar Arifin ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024,  dikutip dari Antara. Ia juga mengatakan belum ada arahan dari Presiden Jokowi ihwal nasib harga Pertalite maupun Pertamax series. 

Tak hanya harga BBM, Arifin juga mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait kelanjutan harga listrik. “BBM, listrik, sama aja. Belum (rapat), belum," ujarnya. 

RIRI RAHAYU | ANTARA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus