Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024, perhatian publik kembali tertuju pada siapa yang akan mengisi posisi Menteri Keuangan yang saat ini dipegang Sri Mulyani.
Isu ini mencuat setelah pertemuan antara Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, dengan Prabowo pada 9 September lalu. Pertemuan tersebut memicu spekulasi, terutama karena setelahnya Prabowo membagikan foto-foto pertemuan itu, di mana Sri Mulyani juga didampingi oleh Thomas Djiwandono, yang disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Sri Mulyani.
Selain Thomas Djiwandono, berikut nama yang diisukan menjadi pengganti Sri Mulyani
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Thomas Djiwandono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Thomas Djiwandono, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, adalah Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 dan keponakan Prabowo Subianto. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati, serta cicit dari pendiri Bank BNI 46, R.M Margono Djojohadikusumo.
Pendidikannya dimulai di SMP Kanisius, Jakarta, dan kemudian meraih gelar sarjana dalam sejarah dari Haverford College, AS, serta master dalam Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University. Kariernya meliputi posisi sebagai analis keuangan di Hong Kong dan Deputy CEO di Arsari Group.
Di dunia politik, Thomas aktif di Partai Gerindra dan dikenal berperan penting dalam kampanye logistik Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Atas kinerjanya, Gerindra diakui memiliki laporan keuangan transparan oleh Transparency International Indonesia dan ICW.
2. Chatib Basri
Muhammad Chatib Basri adalah ekonom dan peneliti yang ahli di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan meraih gelar master dalam ekonomi pembangunan (1996) dan PhD di bidang ekonomi (2001) dari Australian National University.
Kariernya dimulai sebagai asisten peneliti di Research School of Pacific and Asian Studies. Di pemerintahan, Chatib pernah menjadi penasihat Kementerian Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan untuk G-20, dan Ketua BKPM. Pada 2013, ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
3. Mahendra Siregar
Mahendra Siregar, lahir di Bandung pada 17 Oktober 1962, saat ini menjabat sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986), ia melanjutkan studi ke Monash University, Australia, dan meraih gelar master di bidang ekonomi pada 1991.
Setelah itu, Mahendra memulai karier diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi di Kedubes RI London (1992-1995) dan Konselor Penerangan di KBRI Washington DC (1998-2001). Di Indonesia, ia menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Menko Perekonomian, Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011), serta Wakil Menteri Keuangan. Salah satu prestasinya adalah mempercepat proses dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok saat menjadi Kepala BKPM (2011-2014).
4. Gunadi Sadikin
Budi Gunadi Sadikin dilantik sebagai Menteri Kesehatan RI pada 23 Desember 2020, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I sejak November 2019. Dalam perannya sebagai Wakil Menteri, ia terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19, berfokus pada pengadaan alat PCR, vaksin, dan distribusi vaksin, serta mengelola 70 rumah sakit BUMN.
Karier Budi dimulai pada 1988 sebagai Information Technology Officer di IBM Asia-Pasifik di Tokyo. Ia kemudian berkarier di perbankan, termasuk di Bank Bali, ABN AMRO Bank, Bank Danamon, dan Bank Mandiri, di mana ia menjadi Direktur Micro dan Retail Banking. Ia juga pernah menjadi Direktur Utama Inalum hingga 2019.
5. Kartika Wirjoatmodjo
Kartika Wirjoatmodjo dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 25 Oktober 2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2019. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, ia memegang berbagai posisi penting di sektor keuangan, termasuk Direktur Utama Bank Mandiri (2016-2019), Direktur Finance & Strategy di Bank Mandiri (2015-2016), serta Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2014-2015). Ia juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013).
Lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973, Kartika menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1996, dan memperoleh gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.
KARUNIA PUTRI | HENDRIK KHOIRUL | ANNISA FEBIOLA | LPEM | DATA INDONESIA
Pilihan editor: Thomas Djiwandono Soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen: Biarkan Prabowo Jadi Presiden Dulu
Foto 
