Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan penyebab penundaan publikasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa periode Januari 2025. Dia mengatakan bahwa pihaknya melihat data awal periode 2025 belum stabil akibat beberapa faktor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mungkin untuk menjelaskan, terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengungkapkan bahwa Kemenkeu mempertimbangkan perkembangan belanja negara, pendapatan, serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Kami menunggu sampai ternyata cukup stabil, sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan,” ucap Bendahara Negara itu. “Mungkin kalau istilahnya, mangga dengan mangga, sehingga tidak terjadi kemungkinan salah interpretasi.”
Adapun realisasi APBN hingga Februari 2025 akhirnya diumumkan. Laporan APBN KiTa biasanya dipublikasi Kemenkeu di pekan kedua atau ketiga pada bulan berikutnya. Namun, Sri Mulyani baru menyampaikan publikasi bulanan tersebut pada Kamis, 13 Maret 2025, yang merupakan kalkulasi periode Januari dan Februari 2025.
Sri Mulyani menyatakan hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB). “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN,” katanya.
Diketahui, defisit APBN pada 2025 ditargetkan sebesar 2,53 persen terhadap PDB. Defisit terjadi ketika belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun, sehingga defisit dibatasi Rp 616,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja negara hingga Februari 2025 sebesar Rp 348,1 triliun. “Hingga akhir Februari, kami masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun. Ini 9,6 persen dari belanja yang dianggarkan tahun ini,” ucapnya.
Sementara itu, pendapatan negara pada periode yang sama mencapai Rp 316,9 triliun. Angka itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun, yang mencakup pajak sebesar Rp 187,8 triliun serta penerimaan bea dan cukai sejumlah Rp 52,6 triliun. Kemudian, pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menduga menduga keterlambatan publikasi APBN KiTa berkaitan dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang mengalami kendala.
“Ada dugaan bahwa penundaan publikasi APBN bulanan ini berkaitan dengan penerapan Coretax yang mengalami kendala teknis,” ujar Achmad kepada Tempo, pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Ervana Trikarinaputri dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Risiko Pelik Setelah Modal Asing Hengkang dari Indonesia
Foto 
