Ambisi Besar Dividen Kurang

NUANSA cokelat muda terasa kental mewarnai dua ruangan di lantai 7 Wisma Dharmala, Surabaya. Meski kamar-kamar itu terpisah sejauh 20 meter karena terhalang bilik perusahaan lain, ada logo besar menyatukan keduanya: lingkaran merah dibelah diagonal hijau dan biru. Lambang itu terpacak pada dinding muka kedua tempat seluas 70 meter persegi tersebut.

Dari dua kamar itulah operasionalisasi PT Petrogas Jatim Utama dikendalikan. Di situ pula, empat tahun lalu, perusahaan minyak dan gas milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memulai kegiatannya. Untuk ukuran pengelola bisnis minyak dan gas, kantor Petrogas terbilang sederhana. Jumlah karyawannya hanya 75 orang. ”Hampir semuanya insinyur minyak,” kata Direktur Utama Petrogas Abdul Muid kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Petrogas berdiri pada 9 Maret 2006. Perusahaan ini pemilik konsensi (participating interest) 28 lapangan minyak dan gas di Jawa Timur. Petrogas lahir dari sengkarut participating interest Blok Cepu antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Gubernur saat itu, Imam Utomo, ingin 10 persen kepemilikan konsesi Blok Cepu dikelola perusahaan daerah, yakni Banyu Urip Wira Jatim.

Sedangkan Dewan ingin jatah konsesi dikelola perusahaan yang sudah ada sebelumnya, Petrogas Wira Jatim. Perusahaan ini merupakan anak usaha Panca Wira Usaha, induk beberapa perusahaan daerah di bidang industri, yang ketika itu dikomandani Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos—sekarang Direktur Utama PLN. Sebagai jalan tengah, dibentuklah Petrogas Jatim Utama. Pemerintah daerah menguasai 99 persen saham, sisanya milik koperasi pegawai negeri Provinsi Jawa Timur.

Petrogas cukup ekspansif. Di sektor hulu, Petrogas telah memiliki penyertaan kepemilikan 10 persen Blok Cepu dan Santos Madura. Dalam dua tahun ke depan, kata Muid, Petrogas menargetkan memiliki dua participating interest lainnya, yakni ladang minyak Bukit Tua yang dikelola Petronas Carigali dan ladang minyak di Selat Madura milik Husky Energy. Petrogas kini sedang menjajaki sektor panas bumi Telaga Ngebel, Ponorogo. ”Kami sedang berupaya menggandeng investor,” ujarnya.

Petrogas juga ingin masuk ke sektor hilir, seperti membangun terminal gas, tangki timbun, armada angkut, hingga pompa bensin. Menurut Muid, pengelolaan blok minyak dan gas memang menggiurkan. Tapi bisnis di sektor hulu butuh modal gede dan perolehan keuntungannya lama. Tak ada pilihan, Petrogas harus ekspansif. ”Kalau hanya menunggu, kami keburu jadi fosil,” ujarnya.

Meskipun jorjoran menggarap bermacam-macam bisnis, Petrogas dianggap kurang bisa memberikan kontribusi buat pendapatan daerah Jawa Timur. Padahal suntikan modal pemerintah daerah buat perusahaan ini sudah mencapai Rp 120 miliar. Pada 2008, dividen Petrogas ke pemerintah hanya Rp 600 juta. Dua tahun berikutnya setoran dividen tak melebihi Rp 3 miliar. ”Petrogas sama sekali belum berperan menyumbang anggaran daerah,” kata anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Suli Daim.

Alhasil, awal tahun lalu pemerintah Jawa Timur membebaskan sementara Petrogas dan empat perusahaan daerah lain dari kewajiban menyetor dividen agar operasionalisasi perusahaan tak terganggu. Namun Suli Daim mengkritik keputusan ini. ”Sudah saatnya Petrogas mandiri dan tak bergantung lagi pada penyertaan modal pemerintah,” ujar politikus dari Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Muid, kontribusi Petrogas masih minim lantaran sektor hulu belum berproduksi dan banyak biaya mesti ditanggung. Dia mengklaim, meski terbilang kecil, pertumbuhan laba Petrogas sejak dua tahun lalu sudah lumayan. Keuntungan perusahaan akan besar saat Blok Cepu beroperasi pada 2013. ”Empat tahun lagi kami bisa menyetor dividen Rp 100 miliar,” ujarnya.

Fery Firmansyah, Rohman Taufik, Kukuh Wibowo (Surabaya)