Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada bujet yang direalisasikan untuk proyek IKN pada 2025. “Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody, Kamis, 6 Februari 2024. “Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Komisi V DPR Lasarus memaklumi keputusan pemerintah memangkas anggaran untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lasarus mengatakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berdasarkan rencana pembangunan negara merupakan hak Presiden Prabowo Subianto. “Mungkin menurut beliau, IKN ini belum dipandang terlalu mendesaklah,” kata Lasarus, Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Klaim Tidak Ada Hambatan
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN Onesimus Patiung mengatakan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana, meskipun anggaran dari pemerintah pusat sementara diblokir. Menurut dia pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. “Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ucapnya Sabtu, 8 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
2. Konteks Pemblokiran
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menyatakan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak diblokir akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. “Beda,” kata Zainal ketika ditanya ihwal konteks pemblokiran anggaran IKN, di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.
Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka untuk operasional. Adapun anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan masih ditahan.
3. Anggarannya Belum Dibuka
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengonfirmasi anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Menurut dia, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. "Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025
4. Respons Jokowi
Presiden ketujuh Joko Widodo mengatakan pemangkasan anggaran dan pemblokiran adalah wewenang pemerintah. “Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” kata Jokowi, pada Jumat, 7 Februari 2025.
5. Ikut Arahan
Juru bicara untuk proyek IKN Troy Pantouw mengatakan pembangunan ibu kota baru terus berjalan, saat dihubungi pada Kamis, 6 Februari 2025. “Ini (isu IKN diberhentikan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” kata Troy.
Hendrik Yaputra, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzaki, Riri Rahayu, Sapto Yunus turut berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
